[Banda Aceh| Teuku Zulkhairi]  Setelah Balai Diklat Keagamaan (BDK) akhir tahun 2013 lalu lahir di Aceh, kini BDK Aceh telah memiliki lahan sendiri seluas 10 Ha lebih yang merupakan hibah dari Pemerintah Aceh. Saat ini BDK Aceh masih meminjam gedung Pusat Belajar Bersama (PSBB) di komplek MAN Model Banda Aceh.

Menurut kepala BDK Prov. Aceh, Drs. Zulhelmi A.Rahman, M.Ag, hibab tanah seluas 10 Ha lebih itu berdasarkan keputusan Gubernur Aceh Nomor 012/31/2014 tentang penghapusan dan hibah tanah hak pakai milik/dikuasai Pemerintah Aceh yang terletak di Gampong Lam Ara Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan (BDK) Keagamaan Prov. Aceh.

Zulhelmi mengatakan, “Ini hasil kerja keras setelah pihaknya berkali-kali berjuang keras melobi berbagai pihak di DPRA”. “Tanah tersebut sangat representatif dan terluas dari 13 BDK yang ada di Indonesia.  Insya Allah pembangunan gedung BDK akan dimulai pada tahun 2015 nanti. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama(Kemenag) Pusat di Jakarta sudah setuju”, ujar Zulhelmi menambahkan.

Zulhelmi menambahkan, keberadaan BDK di Aceh sangat urgen dalam usaha meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)  lingkungan Kemenag sebagai instansi vertikal yang memiliki Satuan Kerja (satker) terbanyak di Aceh. Dengan meningkatnya kualitas PNS di Kemenag Aceh maka otomatis juga akan memberikan kebaikan dan perubahan bagi Aceh.

“Selama ini, ada pegawai yang belum pernah mendapatkan pelatihan. Jadi bagaimana mungkin kualitas mereka bisa ditingkatkan dalam melayani masyarakat?” ujar Zulhelmi mempertanyakan.

Selain itu, selama ini pegawai Kemenag Aceh sangat bergantung ke Medan. Maka dengan adanya BDK ini, pegawai di Kemanag tidak perlu lagi mengikuti Diklat di BDK Medan.Oleh sebab itu, Zulhelmi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Aceh atas keputusannya menghibahkan tanah Pemda tersebut yang membuktikan bahwa Gubernur Aceh peduli pada upaya peningkatan SDM pegawai di Aceh.

“Kendati demikian, ke depan kami masih mengharapkan jalinan kerjasama yang lebih baik lagi dengan Pemda Aceh karena masih banyak yang dibutuhkan oleh BKD Aceh”, pungkas Zulhelmi. [y]