Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang diwakili pejabat pada Tim Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama (Oratala dan KUB), Ardiansyah SEAk MAB kembali ikuti sesi Pembahasan Temuan Akhir Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi, Advokasi, dan Edukasi Publik Terpadu SJSN, Kamis, 3 Oktober 2024.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan yang diikuti Ardiansyah (Pelaksana Analis Kelembagaan) Bagian Tata Usaha (TU) Kanwil ini digelar oleh Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas.

Ardiansyah mengatakan, sebagaimana undangan Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Dr H Muhammad Cholifihani SE MA, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas hasil temuan akhir pelaksanaan monev sosialisasi jaminan sosial untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan mendalam dari pemangku kepentingan terkait.

"Ruang lingkup kegiatan ini berfokus pada hasil temuan akhir monev dari sosialisasi jaminan sosial yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan," ujarnya. 

"Sasaran kegiatan ini, lanjutnya, adalah untuk memberikan rekomendasi kepada masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat agar memiliki pemahaman yang sama dalam merumuskan strategi yang komprehensif baik terhadap program yang sudah ada maupun program baru sehingga kegiatan sosialisasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial," antar M Cholifihani saat buka secara luring dan zoom dari Hotel Westin, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. 

Bersama Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, hadir secara virtual ini, unsur Kementerian Agama RI dari Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Ditjen Pendis).

Bersama Ardiansyah (yang pernah aktif di Bidang PHU), dari Aceh ikut juga unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Besar (Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi). 

Juga, hadir dari OPD Provinsi Aceh, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

Baik luring maupun zoom meeting, hadir mewakili dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pertanian, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Mitra Pembangunan, Social Protection Programme (SPP) GIZ,  Provinsi Sulawesi Utara, dan Minahasa Utara.

Tambahan informasi, pelaksanaan studi Monitoring dan Evaluasi (monev) Pelaksanaan Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi Publik SJSN yang menjadi bagian dari monev RKP 2024 sesuai PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sekaligus amanat dari Perpres 36/2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024 telah mencapai tahap akhir. 

Kegiatan ini juga bertujuan untuk melihat gambaran variasi dan kedalaman pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik SJSN pada tingkat pusat dan daerah serta indikasi hubungannya terhadap peningkatan kepesertaan jaminan sosial di Indonesia.[]