Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs H Azhari MSi mengajak adanya kolaborasi antara unsur dan stakeholder yang layani pernikahan, data, dokumen, dan pendukung ketahanan keluarga sakinah, bisa membentuk satu tim terpadu guna menyuluh, membimbing, dan pengawasi tiap dinamika masalah pernikahan, dan perceraian atau upaya pencegahan sebelumnya. 

Demikian di antara statmen atau rekomendasi Kakanwil Azhari saat menutup giat "Ngobrol Program Prioritas dan Informasi Kemenag (Ngoppi)", bersama stakeholder, rekan-rekan media massa, dan para undangan, Senin, 26 Agustus 2024.

"Kita sepakat untuk membuat tim terpadu dalam pembinaan dan pengawasan. Misalnya mendalamu dan mencari solusi dari efek nikah di bawah umur," ajaknya dalam acara di Station Premium Cafe Mibo Banda Raya Banda Aceh, yang juga dikuti jajaran Kanwil Kemenag Aceh

Dalam acara "Pertemuan Stakeholder Program Prioritas Kemenag RI Revitalisasi KUA" ini, Kakanwil sampaikan kesimpulan bahwa:

1. Kita perlu membentuk tim terpadu untuk penyuluhan dan pengawasan tentang pernikahan dan keluarga sakinah;

2. Mendorong penguatan komitmen orang tua serta minat anak dan remaja untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi; dan

3. Integrasi informasi Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dalam komunikasi informasi edukasi penyuluhan agama hingga ke tingkat desa dan komunitas.

Sebelum diskusi, Kabid Urais Dr H Mukhlis MPd sampaikan materi awal Ngoppi. Mukhlis didampingi dan ditambah sejumlah informasi oleh Katim Kepenghuluan dan Sakinah Kanwil Kemenag Aceh Dr H Khairuddin SAg MA yang juga Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Urais. 

"Tahun 2023 ada 16 KUA direvitalisasi di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Tahun 2024 ada tiga KUA yang menjadi target revitalisasi,” katanya dalam paparan tentang Revitalisasi KUA. 

Dalam diskusi juga disinggung peran masing-masing lembaga terkait dan penafsiran kawan di bawah umur, serta peran madrasah dan sekolah dalam macam-macam bimbingan bagi ramaja dan siswa. Pengawasan juga perlu atas tiap kasus nikah liar, kadhi liar, dan dokumen palsu tetang nikah dan cerai. 

Tim Penyuluh Agama Islam Kanwil Kemenag Aceh, Dra Hj Evi Sri Rahayu MSos (yang juga Ketua IPARI Aceh) sampaikan dinamika dan dukungan atas masukan peserta dalam pencarian solusi pada berbagai masalah keremajaan, pernikahan dini, hingga pascacerai. 

Hadir bersama Kakankemenag Banda Aceh H Salman SPd MAg dan Kakankemenag Aceh Besar H Saifuddin SE, antara lain para Kepala KUA se Banda Aceh-Aceh Besar. Para Kepala KUA juga sampaikan uneg-uneg dan sejumlah harapan, selaku ujung tombak Kemenag di kecamatan. 

Pihak yang wakiki Kadinkes, mewakili Kepala BKKBN, mewakili Dinas Registrasi dan Kependudukan, mewakili Dinas Syariat Islam (DSI), dari Mahkamah Syar'iyah (MS), unsur Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A, BP4, IPARI, dan rekan media, juga hadir hingga diskusi tuntas pada siangnya. 

Para Kepala KUA Banda Aceh dan Aceh Besar yang hadir dalam aula cafe di kawasan Mibo Jalan Soekarno Hatta dekat RSU Meuraxa ini, ialah yang masuk KUA Revitalisasi. 

"Masing-masing KUA Revitalisasi yang hadir ialah Banda Raya, Ulee Kareng, dan Lueng Bata, serta Suka Makmur Aceh Besar," pungkas Katim Kepenghuluan dan Sakinah Kanwil Kemenag Aceh H Khairuddin SAg MA dalam acara yang juga kolaborasi Tim Umum-Humas dan Bidang Urais Kanwil.[]