[Kota Subulusalam Aceh | Zakirman/Koco] "Sebagai konsekuensi bagian dari instansi vertikal, kita harus siap menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan, baik dari pusat maupun provinsi (kanwil),” demikian Kakankemenag Kota Subulussalam Rislizar Nas, S.Ag  memulai pernyataannya di ruang kerja beliau Rabu (5/8). 

Berkaitan dengan tujuh fokus besar program kerja Kementerian Agama tahun 2015 dibawah kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS), "Kita siap dukung 7 fokus program pak menteri tersebut,” ujar Rislizar Nas.

Adapun fokus program yang dicanangkan oleh Menteri Agama pada tahun 2015 adalah:

1.  Merumuskan nilai-nilai bersama yang akan menjadi acuan utama seluruh aparatur Kementerian Agama, mulai dari menteri sampai pelaksana di daerah;
2. Menyelesaikan proses pengangkatan 163.638 tenaga honorer sebagai CPNS, dan proses inpassing lebih dari 150.000 guru swasta;
3. Melakukan pembenahan sistem informasi sebagai implikasi dari penerapan e-haji yang akan diberlakukan secara menyeluruh pada penyelenggaraan haji 2015, serta menyiapkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
4. Menyempurnakan data base lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia, agar bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik;
5. Membangun kesadaran berkonstitusi, khususnya bagi alumni, pengelola, dan pengasuh pondok pesantren;
6. Launching 9 STAIN menjadi IAIN, 3 IAIN menjadi UIN, mencanangkan program 1.000 doktor dengan komposisi 75 % doktor dalam negeri, dan 25 % doktor luar negeri, serta program 1.000 hafidz; dan
7. Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama yang merupakan kelanjutan dari Fokus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kementerian Agama September 2014 lalu.

Lebih lanjut Kakankemenag menjelaskan, “Sebagai bentuk konkrit dukungan terhadap fokus program tersebut beberapa hal yang kita lakukan adalah: mensosialisasikan pada setiap kesempatan 5 nilai-nilai budaya kerja Kementerian Agama kepada seluruh jajaran agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta terhindar dari segala bentuk pelanggraran dan penyimpangan.

Selanjutnya menyelesaikan proses administrasi pengangkatan honorer K.2 dan inspassing guru swasta sesuai dengan kewenangan dan kewajiban ditingkat Kankemenag, membenahi dan melaksanakan sistem informasi haji sesuai dengan kebijakan Ditjen PHU Pusat dan Bidang PHU Kanwil, melaksanakan penyempurnaan data base lembaga pendidikan keagamaan berdasarkan instrumen yang di persiapkan oleh Ditjen Pendis Kemenag dan Bidang Penmad / PAIS / PD Pontren Kanwil.

Serta melakukan sosialiasi dan rapat-rapat koordinasi dengan pimpinan pondok pesantren berkaitan dengan upaya membangun kesadaran berkonstitusi sehingga lembaga pondok pesantren tetap menjadi bagian terpenting dalam menjaga keutuhan NKRI”. [y]