Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, H Salamina SAg MA menerima kunjungan Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI, Prof Dr H Moh Isom MAg beserta beserta tim dan staf Biro Perencanaan dan Penganggaran di Aula Al-Ikhwan Kemenag setempat, Jum’at, 25 September 2026.
Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan pendampingan pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Provinsi Aceh Tahun 2026. Tahap rehabilitasi yang akan dilakukan berfokus pada Gedung Kantor Kankemenag Aceh Tamiang dan Kantor Urusan Agama (KUA).
Setibanya di Kankemenag Aceh Tamiang, Inspektur Isom dan tim langsung meninjau Gedung Kankemenag yang mengalami kerusakan parah akibat bencana hidrometeorologi banjir bandang pada akhir November tahun lalu.
Usai peninjauan gedung, tim Itjen bersama Tim Kankemenag Aceh Tamiang langsung melakukan briefing evaluasi dalam memonitoring dokumen-dokumen pelaksanaan dan kelengkapan administrasi lainnya serta mempercepat proses eksekusinya mengingat masa pelaksanaan anggaran yang telah mendekati akhir tahun anggaran.
Sehari sebelumnya, Tim Itjen telah memantau langsung gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Baru dan Manyak Payed yang juga terdampak bencana hidrometeorologi.
Inspektur Isom berharap pelaksanaan kegiatan Revitalisasi yang bersumber dari dana Alokasi Biaya Tambahan APBN berjalan lancar, tepat waktu dan berdampak positif bagi pelayanan publik.
"Semoga rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga nantinya dapat segera memberikan manfaat lebih maksimal dalam melayani masyarakat," harapnya.
Kakankemenag Aceh Tamiang, Salamina menyambut baik tim yang telah melakukan mitigasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan program PRPP. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi kendala apapun di masa yang akan datang dan proses penyelesaian konstruksi fisik bangunan diharapkan berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi dan harapan yang diinginkan.
Melalui pendampingan ini diharapkan bantuan fisik dan penanganan pasca-bencana tepat sasaran, memenuhi target waktu, serta tertib secara administrasi dan legalitas dokumen-dokumen pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi semakin akuntabel. []
