Kementerian Agama RI berencana melakukan perampingan satuan kerja (Satker) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
“Insya Allah perampingan satker akan menandai akhir tahun 2014,” kata Sekretaris Jenderal Kemenag, Nur Syam, saat menjadi pembicara dalam acara Konsinyering Finalisasi Penyusunan dan Draft RKAKL Direktorat Pendidikan Madrasah di Semarang, Senin (29/09) lalu.
Saat ini, surat pengajuan perubahan satker tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Selanjutnya, pada Jumat (26/09) kemarin surat tersebut sudah dikirim ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Mudah-mudahan awal pekan depan sudah ada respon dari Menpan, sehingga langkah selanjutnya ialah dilakukan harmonisasi,” kata Nur Syam.
Dijelaskan Nur Syam bahwa saat ini Kemenag mempunyai satker terbanyak dibanding kementerian lainnya, dengan jumlah mencapai 4.484. Sedangkan Satker MIN sendiri berjumlah 1.686. “Jadi berkurang banyak sekali,” paparnya.
Selain itu, Kemenag juga berencana untuk menegerikan madrasah yang memang perlu dinegerikan. Madrasah Aliyah Insan Cendekia (IC) yang saat ini sedang dalam proses pembangunan juga akan segera dinegerikan. “Sebab jika tidak begitu, akan ada lebih dari lima ribu satker, maka yang perlu dinegerikan kita negerikan,” imbuh Sekjen.
Terkait penyusunan RKAKL Direktorat Pendidikan Madrasah, Nur Syam mengingatkan tentang pentingnya alokasi anggaran bagi pembayaran Tunjangan Fungsional Guru non PNS. Nur Syam meminta agar pembayaran tunjangan fungsional tersebut benar-benar mendapat perhatian. Sebab, katanya, jika para guru yang sudah impassing tidak terbayarkan, maka bisa menjadi persoalan untuk pembayarannya di masa mendatang mengingat jumlah guru Non PNS mencapai 160 ribuan.
“Jika mereka harus dibayar mulai tahun 2011 hingga 2014 harus disediakan anggaran sekira 4 triliun. Jika ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi problem yang tidak sederhana,” pungkasnya. sumber : www.kemenag.go.id(sholla/mkd/mkd)
