Banda Aceh-KemenagNews (15/2/2013) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd, dalam acara Koordinasi dan Sosialisasi Bidang PAI (Pendidikan Agama Islam) nyatakan penting sekali penanganan yang komprehensif, kontinyu, dan sinergis dengan pihak mitra dan pelaku pendidikan, dalam melaksanakan visi dan misi Bidang PAI. Di antara visi dan misi Bidang PAI yang baru dibentuk sesuai PMA Nomor 13 Tahun 2012 ialah, terwujudnya PAI yang bermut, mandiri, dalam rangka membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, taat beragama, cerdas, rukun, dan berakhlaqul karimah, dengan menjalankan program pendidikan dinul Islam di setiap jenjang sekolah/ madrasah. Menurut Kakanwil, mayoritas anak didik yang mengecap PAI ada di sekolah umum, bahkan sampai 80 persen anak kita, ada di sana (di nonmadrasah). Jadi PAI butuh penanganan yang serius dan menyatu antara berbagai pihak. Dan Kakanwil mengajak Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), MPD (Majelis Pendidikan Daerah), asosiasi, lembaga guru, persatuan pendidik, dan lainnya, di samping Seksi-seksi di Bidang PAI Kanwil dan Kemenag, untuk menyahuti 'bayi PAI' dengan komitmen dan semangat tinggi. Insya Allah 'bayi PAI' akan selamat hingga kapan pun, tidak 'lumpuh sebelah' meski Guru PAI tetap dengan 'dua ayah', Disdik dan Kemenag. Dengan 'dua ayah' semoga akan 'sempurna' kehidupan guru PAI, akan tercapai target anak didik PAI, ke depan."Kemenag misalnya menangani kurikulum, pembekalan/ pembinaan/ diklat, sedangkan Disdik tetap menangani guru PAI misalnya dalam hal mutasi dan jenjang karir. Jadi istilah 'NIP 13' dan 'NIP 15', tidak kabur lagi penanganannya, dengan adanya Bidang PAI yang selama itu seakan-akan bayi dalam 'kandungan Kemenag' itu seperti tumor, padahal memang itu 'bayi' yang telat lahir," sahut Kakanwil saat menanggapi keresahan Ketua Kobar-GB, Sayuthi Aulia, dalam sosialisasi bakda isya, di Warung Pak Muku, Pango Raya itu. Laisani (mewakili Kadisdikbud, M. Anas Adam, M.Pd) yang juga Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Aceh, juga memastikan jumlah jam PAI di sekolah umum bisa disesuaikan lagi di Aceh, untuk penambahan, yang selama ini SMP hanya 3 jam, SMA hanya 3 jam, dan SMK cuma 2 jam per minggu, sesuai dengan jenjang dan 'tawaran kuota mulok (muatan lokal)' terutama di SMK. Demikian paparan Laisani, menanggapi kemasygulan salah satu peserta dari MGMP PAI SMK (Sukardi, S.Ag), dalam acara sosialisasi yang dipandu Pymt (Pejabat yang melaksanakan tugas) Bidang PAI Kanwil Kemenag Aceh, Drs. A. Rahman Hanafiha, M.Pd, yang menurut Kakanwil 'lebih tua' daripada para Kasi di Bidang Madrasah dan Bidang PAI itu. Hadir dalam acara perdana yang informal dan terkesan sangat santai, selain Ketua MPD (Prof. DR. Warul Walidin Ak, MA), Ketua HUDA (Tgk. H. Faisal Ali), Anggota Komisi E DPRA (Abu Sanusi dan Jamaluddin T. Muku, sebagai tuan rumah), dan mewakili Kadisdikbud (Laisani, M.Pd), Kabag TU (Habib Badaruddin, S.Sos), para Kabid (Kabid Penamas/ Penais Zawa dan Kabid Urais), juga para Kasi di Bidang PAI Kanwil Kemenag dan Kemenag Banda Aceh dan Aceh Besar, para Kabid/ Kasi di Disdikbud Aceh. Diundang dan hadir juga antara lain, Ketua AGPAII Aceh (Drs. Muchlis Yacob), Ketau LPMP Aceh (Lukman Ibrahim, M.Pd), Ketau MGMP PAI SMA (Sunardi, S.Ag), Pokjawas Aceh (Asnawi, M.Ag), MGMP PAI SMP (Fakhruddin, S.Ag), Drs. Zulkarnai dari PGRI Aceh. [yakub]