Kinerja kepala madrasah tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari kemampuan mengelola lembaga, mengembangkan potensi guru, serta menghadirkan peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut menjadi fokus Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) Tahun 2026 yang dibuka Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam di Aula Kantor Kemenag setempat, Rabu, 11 November 2026.
Pelaksanaan PKKM mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1111 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kepala Madrasah. Penilaian ini mencakup lima komponen, yakni usaha pengembangan madrasah, pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tenaga kependidikan, serta hasil kinerja dan prestasi.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam, Munawar, mengatakan PKKM menjadi sarana evaluasi untuk melihat sejauh mana kepala madrasah mampu menggerakkan sumber daya dan membawa lembaga yang dipimpinnya berkembang.
“PKKM bukan sekadar penilaian administratif, tetapi menjadi momentum untuk melihat sejauh mana kepala madrasah mampu menggerakkan seluruh sumber daya, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, membangun inovasi, serta menghadirkan perubahan yang nyata bagi kemajuan madrasah,” ujar Munawar.
Ia menegaskan, kepemimpinan yang efektif harus mampu menerjemahkan perencanaan menjadi aksi dan menghasilkan capaian yang berdampak pada kualitas pendidikan.
“Yang kita harapkan adalah kepemimpinan yang mampu mengubah perencanaan menjadi aksi dan aksi menjadi capaian. Dengan begitu, keberadaan kepala madrasah benar-benar memberikan nilai tambah terhadap kualitas pendidikan,” lanjutnya.
Pengawas Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam, Aab Syihabuddin, menyebut PKKM juga menjadi ruang refleksi bagi kepala madrasah untuk menilai capaian dan tantangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan.
“PKKM memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kepala madrasah menjalankan kepemimpinannya, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pembinaan guru dan tenaga kependidikan, sampai pada hasil yang berhasil dicapai. Karena itu, setiap aspek harus dipersiapkan secara baik dan menunjukkan kondisi yang sebenarnya,” jelas Aab.
Menurutnya, administrasi tetap menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban kinerja. Namun, penilaian harus menunjukkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.
“Administrasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban kinerja, tetapi substansinya adalah memastikan bahwa apa yang direncanakan benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak bagi peningkatan mutu madrasah,” tambahnya.
Melalui PKKM Tahun 2026, Kemenag Kota Subulussalam mendorong kepala madrasah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, mengembangkan inovasi, dan meningkatkan kualitas tata kelola lembaga. Penilaian ini diharapkan menjadi landasan perbaikan berkelanjutan agar madrasah semakin profesional dan mampu mendukung peningkatan prestasi peserta didik.[]
