Banda Aceh (Humas) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Tahun 2022 yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) di Novotel Hotel Mangga Dua Ancol, Jakarta, sejak 21-23 November 2022.

Pada hari kedua, Kakanwil Kemenag Aceh mengikuti Sidang Komisi Rakorwas Nasional bersama Irjen Kemenag RI, Stafsus Menag RI, Karo Ortala Kemenag RI dan Irwil 1 Irjen RI,Kakanwil, Rektor PTKIN Se Indonesia, Kabag TU se-Indonesia. 

Pada Rakorwas itu, Dr H Iqbal berkesempatan menyampaikan tentang Digitalisasi Madrasah dan strategi Pengembangan Pendidikan Madrasah, khususnya di Aceh. 

Kegiatan ini dibuka Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Senin, 21 November 2022.

Menag meminta jajarannya untuk mencari formula pengawasan guna menyelesaikan dua isu utama yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. 

“Pertama,  layanan  publik  yang  belum  maksimal  sesuai  harapan masyarakat. Kedua, isu kecurangan (fraud) yang ditengarai masih terjadi dalam layanan  publik,  pengadaan  barang  serta  praktik  transaksional  dalam  mutasi promosi jabatan,” tutur Menag Yaqut.

Ia menyampaikan perbaikan layanan publik menjadi perhatian khusus. Terlebih, banyak layanan di Kemenag yang langsung bersentuhan dengan  masyarakat.

“Katakanlah seperti masalah pernikahan, rujuk, masalah pencatatan waqaf,  pelayanan haji, pembinaan  rumah ibadah, dan pendidikan keagamaan. Jadi ketika masyarakat kecewa dengan layanan yang kita berikan, dengan mudah masyarakat memberikan penilaian terhadap Kementerian Agama,” tambahnya.

Upaya perbaikan ini dilakukan salah satunya dengan melakukan digitalisasi layanan. Yaqut meyakini dengan  digitalisasi layanan publik, masyarakat tidak perlu  bersentuhan langsung  dengan petugas  yang  memberikan layanan.  

"Dengan cara ini kita bisa mencegah praktek korupsi dalam layanan publik,"ujar Menag.

"Di era digital ini, kita sudah tidak bisa bekerja dengan cara lama dengan cara konvensional, maka arah pelayanan publik ke depan haruslah terdigitalisi," imbuhnya.

Agenda ini bertema “Transformasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Menjadi Organisasi yang Adaptif dan Agile." []