Idi (Irfan)---Dalam rangka launching Peta Jalan Kemandirian Pesantren, Pimpinan Dayah Darul Atiq  Tgk H. Idris A. Jalil menugaskan Tgk H. Kamaruddin S.Pd.I, M.Pd untuk mengikuti Pelatihan Kewirausahaan bagi Penguatan Ekonomi Pesantren” yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Untuk diketahui Peta Jalan Kemandirian Pesantren tersebut sebelumnya dilaunching oleh Menag. Yaqut Cholil Qoumas  di Auditorium HM. Rasjidi, gedung Kemenag, Jl. MH. Thamrin, Jakarta. 

Rilis peta jalan ini digelar secara luring dan daring yang diikuti oleh seluruh Kakanwil Kemenag Provinsi, Kakankemag, Kasi. PD. Pontren, Kasi. Pendis/Pakis Kemenag Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta para pengasuh pesantren.

Selanjutnya, perwakilan Pesantren Darul ‘Atiq bersama delapan pimpinan pesantren lainnya telah mengikuti pelatihan Kemandirian Pesantren selama tiga hari penuh mulai 3-5 Mei 2021 di Hotel Bogor Valley, Jl. Sholeh Iskandar blok Masjid No. 5, Kedung Badak, Kec. Tanah Sereal Kota Bogor Jawa Barat.

Kesembilan pesantren tersebut adalah Pesantren As'adiyah Kalimantan Utara, Nahdlatul Ulum Maros Sulawesi Selatan, Dayah Darul Atiq Kec. Julok. Kab. Aceh Timur - NAD, Qomarul Huda NTB, Al Imdad Yogyakarta, At Tahdzib Jawa Timur, Tarbiyatul Banin Cirebon, Al Amin Riau, serta Raudatul Mubtadiin Jawa Tengah. 

Peta Jalan Kemandirian Pesantren disusun dengan tujuan mengembangkan pondok pesantren, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai percontohan pergerakan ekonomi. Hal itu diharapkan akan menopang kebutuhan operasional pondok pesantren itu sendiri, sekaligus  membantu perekonomian lingkungan sekitarnya.

Menag mengatakan, pesantren yang sebanarnya selama ini sudah mandiri, masih perlu dimandirikan lagi karena beberapa hal. Pertama, pesantren sudah teruji sebagai pusat pendidikan yang bisa bertahan selama bertahun-tahun dan pesantren juga memiliki sumber daya manusia yang melimpah yang berpotensi menjadi SDM yang unggul. 

Kedua, pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki sumber daya ekonomi yang bila dikelola dengan baik bisa menjadi potensi ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pesantren juga memiliki jejaring antar pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Saya menetapkan tujuan besar dari kebijakan kemandirian pesantren ini adalah terwujudnya pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal," tutur Menag, di Jakarta

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Ali Ramdhani menambahkan, kemandirian pesantren ini sebenarnya sudah menjadi budaya tiap pesantren di Indonesia. Kekompakan, kerja keras dan keinginan untuk menjadi lebih baik menjadi motivasi utama pesantren di Indonesia.

"Pesantren di Indonesia luar biasa. Masyarakat Indonesia juga paham betul bahwa pesantren adalah ciri dari bangsa ini. Oleh sebab itu, pola pendidikan dan wirausaha di pesantren perlu kita dukung secara penuh," terang Ali.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondon Pesantren Waryono Abdul Ghafur malaporkan, untuk mendukung implementasi peta jalan ini, pada tahap awal telah hadir sembilan pesantren  yang tersebar di beberapa provinsi, sebagai pilot projectnya. Tukasnya.

Di sisi lain Provinsi Aceh terpilih menjadi salah satu provinsi piloting kemandirian ekonomi pondok pesantren yang dipusatkan di Kab. Aceh Timur yaitu Dayah Darul ‘Atik Desa Gampong Baro, Kecamatan Julok yang ditetapkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan kriteria pertama, yaitu dayah tersebut belum memiliki usaha apapun.