[Padang | Yakub]  Menurut Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pontren Kanwil Drs H Djulaidi Kasim, bahwa jika mau membandingkan cakupan dan keluasannya, sebenarnya lebih luas cakupan Diniyah daripada Madrasah. Apalagi jika dibandingkan dengan pendidikan keislaman di sekolah.

Jelasnya lagi, dalam Rakor Perencanaan dan Program PD Pontren 2017, karena kalau di madrasah itu, untuk sekadar belajar agama, bersama ilmu lain. Dan jika di sekolah itu, pendidikan agama hanya penambahan dari pendidikan umum. 

Sebenarnya Diniyah itu tafaqahu fiddin, kajian keislaman itu. "Kalau Diniyah, agar orangnya menjadi ahli dan ulama," sambungnya, di hadapan peserta dari Kakankemenag, Kasi Pendis/PD/Pakis se Aceh, Dinas Pendidikan Dayah se Aceh, Dinas Syariat Islam se Aceh, dan lainnya, malam Kamis atau Rabu malam (8/2).

Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Aceh Drs HM Daud Pakeh membuka resmi rakor untuk tiga hari, hingga Jumat (10/2) itu.

Pun demikian, tambah Kabid PD Pontren dalam paparan yang dipanelkan dengan pihak Legislatif itu, bahwa sebagian kita hanya melihat cakupan kecil terhadap Diniyah itu.

Sementara dari Komisi V DPRA Aceh, Zulfikar ZB Lidan sampaikan dinamika anggaran, mutu, dan problem dayah, di samping pendidikan umum lainnya di Aceh.

Jelasnya, di Rocky Hotel Padang, bahwa salah satu 'cambuk' dunia pendidikan Aceh ialah soal mutu, yang pada 2014 berada di urutan ke 32 atau 33 se Indonesia.

"Saya baru dari Baitul Mal Sumut, Medan, dan dikabarkan soal mirisnya perhatian dan tantangan dayah di perbatasan. Dayah di perbatasan itu, problem besar," jelas Zulfikar, alumnis FKIP Unsyiah itu. DPRA yang menggelontarkan anggaran hanya bisa mengawasi penggunaannya, termasuk untuk, yang katanya banyak terserap ke sektor fisik itu.

"Ada tiga pilar pendidikan: kepala sekolah, dan pengawas," sebutnya, menjelaskan pada peserta yang 69 orang itu.

DPRA jelaskan riskannya dunia pendidikan Aceh, jika kepala madrasah/sekolah diangkat dengan dasar kedekatan dan ada hubungan dengan 'tim sukses'.

Soal guru, Zulfikar jelaskan, bahwa sebagian guru kita juga kurang kapasitas dalam keguruan. Dia ke lembaga penuh beban dan mindseat yang salah soal peserta didik.

Pilar pengawas, kadang-kadang juga kalah dengan guru. "Position bargaining kadang kalah dengan guru di sekolah," sebutnya dalam Rapat Koordinas (Rakor) Perencanaan Program Bidang Pendidikan Diniyah (PD) se Provinsi Aceh Tahun 2017.

Pengambil kebijakan, dan Kankemenag, mohon tidak merembeskan persoalan sekolah, pada dunia dayah.

Masing-masing guru datangnya dengan beban pikiran yang berat. "Kita menjustifikasi anak didik: 'dia bodoh', 'dia pintar' dan sebagainay. Kemudian kita tidak mengeksplorasi untuk berubah. Kita memprogramkan dan mengajarkan anak dengan hasil biasa-biasa," contohkannya.

Persoalan kita pada pikiran, pada mindseat. Juga pada singkronisasi antara lembaga, agar tidak tumbang tindih.

"Design proses kebijakan yang tidak bagus, maka PD Pontren tidak akan baik," tanya dan keluh Kakankemenag Nagan Raya, Drs H Herman MSc, sambil menjelaskan ketimbangan anggaran dan peruntukannya, untuk nonfisik.

"Masalah sekarang ada pengangkatan kepala sekolah dari dia yang bukan ahlinya," Kadis SI dan Pendidikan Dayah Kota Langsa menambah dalam sesi diskusi.

"Masukkan Diniah di sekolah seperti di Banda Aceh," harap dan tutup Drs H Ibrahim Latif MM, bukan maksud kampanye. []