Jakarta (Humas)---Kementerian Agama RI melaunching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal pada Tahun 2022. Launching ini dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kegiatan bertema "Akselerasi Transformasi Layanan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal" dan berlangsung di Hotel Mercure Harmoni Jakarta, Ahad, 27 Maret 2022.

Kakanwil Kemenag Aceh Dr H Iqbal SAg MAg hadir langsung pada kegiatan tersebut bersama Kakanwil Kemenag se-Indonesia, Stafsus Presiden, pejabat eselon I dan II Kemenag pusat, Ketua Komisi VIII DPR RI, H Yandri Susanto dan beberapa duta besar negara yang mempunyai lembaga penjamin halal. 

Launching ini ditandai dengan Kick Off Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk tahun 2022.

Menag Yaqut mengatakan bahwa Program Sehati untuk mencapai 10 juta produk bersertifikat halal merupakan terobosan penting yang akan membawa banyak implikasi positif.

"Saya mengapresiasi Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal yang diinisiasi BPJPH pada tahun 2022. Akselerasi sertifikasi halal untuk 10 juta produk halal ini merupakan terobosan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional," ungkap Menag.

Menag berharap, sertifikasi halal yang dilakukan secara masif, menjadi pemantik geliat UMK untuk kembali bangkit setelah lebih dua tahun terdampak pandemi Covid-19. 

Kepada jajarannya di BPJPH, Menag mengingatkan bahwa target 10 juta produk bersertifikat halal adalah tantangan yang besar. Angka 10 juta adalah sebuah loncatan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan angka capaian sertifikasi halal yang ada selama ini.

"Target 10 juta produk halal ini bukanlah target yang mudah diraih. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan kerja-kerja yang luar biasa dan kolaboratif. Kita harus melakukan akselerasi transformasi layanan jaminan produk halal dan menjalin sinergi dengan banyak pihak," tegas Menag.

"Saya mengundang dan mengajak kementerian dan lembaga negara, serta dinas, pemda, perbankan, dan instansi swasta untuk bersama-sama memberikan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal untuk para pelaku UMK di Indonesia," sambungnya.

Sementara Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa prakarsa program 10 juta produk bersertifikat halal dimaksudkan untuk mengakselerasi pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang telah dimulai sejak 17 Oktober 2019.

Sedangkan Sehati yang melibatkan banyak fasilitator pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK adalah salah satu upaya nyata yang dilaksanakan secara kolaboratif untuk mewujudkan target 10 juta produk halal tersebut.

"Melalui Sehati, BPJPH bermaksud mewujudkan kolaborasi di antara para stakeholders halal yang memiliki anggaran fasilitasi. Tujuannya agar pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal dari semua pihak dapat tersalurkan secara efektif, tepat sasaran, terdata, dan manfaatnya dirasakan oleh sebanyak-banyaknya pelaku UMK," ucap Aqil Irham.

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 110 Lembaga Pendampingan PPH yang sudah teregister, dan 174 Lembaga Pendampingan PPH yang sudah mengikuti Training of Trainer. Sebanyak 36 Lembaga Pendampingan PPH akan diikutkan pada Training of Trainer Angkatan ke-4 pada April 2022. BPJPH juga mencatat, sekarang sudah ada 710 trainer Pendamping PPH, 2.210 Pendamping PPH yang sudah teregister dan sebanyak 64.722 orang yang siap mengikuti pelatihan Pendamping PPH.

Kakanwil Iqbal menyatakan akan mensosialisasikan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi masyarakat di Aceh guna mendongkrat produk bersertifikat halal bagi semua kalangan pelaku usaha.

"Ini merupakan momen yang baik, jelang ramadhan, untuk kembali memperhatikan produk yang kita konsumsi benar-benar terjamin kehalalannya, sekaligus kita siap keluar dari cobaan Covid-19 yang terjadi dalam rentan 2 tahun terakhir ini," sebut Iqbal.[]