Banda Aceh (Humas)--Pengurus Badan Pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Aceh lanjutkan rapat kerja (Raker) Program Aksi 2023-2027, Selasa (26 September 2023).

Raker di aula Kanwil dibuka dan diikuti Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh Drs H Azhari. 

"Kita duduk bersama, membahas program atau problematika jika ada serta solusi untuk memberikan kontribusi bagi kebaikan masyarakat melalui unit keluarga," sebut Azhari, yang juga Sekretaris BP4 Aceh. 

Raker yang bertujuan antara lain meningkatkan pembinaan, konseling, dan peningkatan kerja sama atau kemitraan dengan beragam lembaga. 

Di antara program kerja, jelas Kakanwil, terus mendorong pembentukan Pengurus BP4 di Kabupaten/Kota.

Dalam raker, Ketua BP4 Aceh Dr Tgk H A Gani Isa SH MAg juga paparkan dinamika dan kiat penguatan lembaga ini, serta langkah-langkah advokasi, mediasi, konsultasi, relasi, pendataan, amal usaha, dan penelitian. 

Juga dibahas dalam raker langkah bimbingan pernikahan (bimwin), kursus, ceramah, diskusi, mediasi, dan peran medsos. 

"Semua program untuk masa depan anggota keluarga kita agar bisa menggapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah," Imbuh Wakil Sekretaris BP4 Aceh H Khairuddin MA, pemandu raker. 

Wakil Sekretaris BP4 juga sampaikan potret pelambanan angka pernikahan di beberapa negara, juga problem dan solusi bagi usia pranikah dan pascanikah di Aceh. 

Raker akhir September/10 Rabi'ul Awal 1445 H ini, dihadiri para Pengurus Harian BP4 Aceh (para ketua, para sekretaris, bendahara, dan ketua serta anggota di bidang-bidang) yang dikukuhkan Kakanwil bulan lalu. 

Para Pengurus BP4 Aceh juga merupakan pengambil kebijakan dan jajaran di pelbagai lembaga.

Selain Kemenag, juga personil antara lain dari Dinas Syariat Islam (DSI) , Dinas, Mahkamah Syar'iyah (MS), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), atau Dadan Kependudukan dan Keluarga Berenca Nasional (BKKBN), Dinkes, Baitul Mal, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) , Majelis Adat Aceh (MAA), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta praktisi/akademisi.

BP4 Aceh Periode 2023–2027 yang dikukuhkan Kakanwil pada 18 Agustus lalu, berdasarkan SK Ketua Umum BP4 Pusat Prof Dr H Nasaruddin Umar MA, terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pengurus, serta Bidang-bidang.[yyy]