Pidie Jaya (Humas) - Setelah melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya beberapa waktu yang lalu, Kementerian Agama menggandeng beberapa pihak meluncurkan program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf.
Program tersebut juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf diinisiasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pidie Jaya Oktario Hartawan Ahmad, SH, MH pasca terjadi MoU antara kedua lembaga tersebut.
Dalam pertemuan tersebut Kajari mengharapkan ada program nyata dalam waktu dekat yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat umum.
Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya melalui Kepala Seksi Intelijen Hafrizal, S.H, M.H mengatakan kegiatan percepatan sertifikasi tanah wakaf ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum terhadap wakaf tersebut dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
“Kami dari Kejaksaan Negeri Pidie Jaya sangat mendukung program percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, apalagi Pak Kajari telah memerintahkan kepada kami untuk membantu proses tersebut” ujar Hafrizal, Alumni Hukum Unsyiah
"Apalagi dibeberapa daerah ada gugatan dari ahli waris si wakif terhadap tanah wakaf, hal inilah yang coba kita cegah agar kejadian tersebut tidak terjadi di Kabupaten Pidie Jaya," harap mantan Kasi Pidsus Kejari Aceh Timur.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf H. M. Yusuf, S.Ag mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan, Pemkab Pidie Jaya dan BPN yang telah membantu kegiatan tersebut.
“Untuk tahun ini kami menargetkan 100 persil tanah wakaf untuk ditingkatkan menjadi sertifikat, mudah-mudahan tahun depan kegiatan ini dapat berlanjut dan dana dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten” Ujar M. Yusuf.
Sementara itu, Kakankemenag M Yani SPdI hari ini hadiri penandatangan memorandum of understanding (MoU) bersama Kakanwil-Kajati serta Kakankemenag-Kajari se Aceh di Asrama Haji Banda Aceh.[yyy]
