Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Aceh berharap, agar tidak ada masalah hukum atau perkara pidana yang masuk kejaksaan dan yang ditangani pihaknya. Apalagi perkara yang tindak pidana korupsi.
Hal ini disampaikan tim Kejati Aceh dalam kegiatan Penerangan Hukum bagi Pimpinan dan Pejabat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, di aula kanwil Jalan Abu Lam U Banda Aceh, Rabu, 11 November 2026.
"Hingga awal November 2026 ini, tidak ada kasus pidana atau perkara hukum yang datang dari Kementerian Agama, yang ditangani Kejati Aceh," ujar Abdul Hadi SH (Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus atau Tipikor).
Kita harapkan, lanjutnya, memang ini masih November, tapi sampai Desember, tahun depan, dan kapan pun ke depan, tidak ada kasus hukum yang masuk dan ditangani kejaksaan.
Dalam motto Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Umat, Abdul Hadi, sampaikan bahwa selalu ada peluang untuk berbuat kejahatan.
"Maka Kejati hadir memberi peringatan pencegahan, dan pendampingan hukum bagi ASN dan pejabat negara, selalu pengacara pemerintah," ungkapnya.
Sebutnya, kejahatan lahir karena ada niat dan kesempatan.
"Kejahatan terjadi karena ada kesempatan, ada ruang atau celah untuk dapatkan uang ilegal," ingatnya.
Abdul Hadi, singgung juga kemungkinan berbuat di luar hukum, banyak karena faktor 'hana mangat' atau 'hana meu'oh' (perasaan tak enak).
"Sebaik apa pun sistem, jika dijalankan oleh orang buruk akan buruk pula hasilnya itu. Sebaliknya jika sistem sederhana, tapi dijalankan oleh orang baik, akan baik pula sistem itu," bandingnya.
Sementara dalam pembukaan dan pengenalan tim, Ali Rasaf Lubis (Kasi Penerangan Hukum Kejati Aceh), mengajak jajaran dan pejabat Kemenag Aceh merangkul humas dalam penyampaikan keterangan lembaga.
"Jangan sekali kali membuat statemen yang tidak ada data dan fakta," ingat putra Sumut ini.
"Keterangan hanya disampaikan Kakanwil dan Humasnya," ajaknya untuk relis yang membutuhkan paparan data dan fakta tingkat provinsi.
Ajaknya, perlu teknik aparatur di lapangan dalam pengelolaan informasi untuk media.
Sebab, ungkapnya, bagai media massa, bisa saja hal jelek yang dadapatinya, itulah berita utamanya. Lantas, semakin banyak pembaca semakin besar pemasukannya.
"Jadi di lembaga Kemenag ada kegiatan, kegiatan ada anggaran, anggaran ada tantangan. Nah tantangan ini tak perlu heboh, tak perlu viral," ungkapnya.
"Kita mengelola anggaran yang terdaftar dalam DIPA. Semua ada ketentuan penggunaannya. Ia harus tepat waktu dan sasaran," katanya.
Dalam pembukaan diskusi, Kakanwil Kemenag Aceh Drs H Azhari MSi, juga sampaikan harapan, agar melalui silaturrahmi dan kolaborasi penerangan bersama tim Kejati Aceh, akan menambah pemahaman jajaran Kemenag untuk tidak
Sebelum diskusi, satu pembicara tim Kejati lainnya Firmansyah Siregar SH MH (Kasi 2 Bidang Intelijen Kejati Aceh) juga paparkan muatan dan kewenangan tim dalam Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.
Bersama Kakanwil, hadir Plt Kabag TU Dr H Aida Rina Elisiva BAcc MM, Kabid, Pembimas, Kakankemenag se Aceh, dan Tim Hukum Kanwil.[]
