[Takengon | Darwin/Inmas] Tiga tahun lalu, Selasa (2 Juni 2013), gempa menghentak kawasan Gunung Berapi (Burni Telong), saat warga beraktivitas, dan madrasah libur.
Korban di kawasan Bener Meriah dan Aceh Tengah itu, sedikitnya 314 gedung sekolah/madrasah rusak akibat gempa 6,2 Skala Richter.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, sedikitnya, dari 314 itu, 171 di antaranya rusak berat, 136 rusak sedang, dan 7 lainnya rusak ringan.
“Di Aceh Tengah 292 sekolah rusak dimana 158 rusak berat dan 134 rusak sedang. Sedangkan di Bener Meriah ada 22 sekolah rusak, dimana 13 rusak berat, dua rusak sedang dan tujuh rusak ringan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan elektronik saat itu.
Gempa bulan Rajab 1434 H tersebut, juga meluluhlantakkan MIS Ratawali yang berada 4 km dari pusat kota. Kakanwil Kemenag Aceh Drs HM Daud Pakeh dan jajarannya, menyempatkan diri meninjau langsungKakanwil lokasi MIN tersebut (Kamis 18/1).
Dalam arahannya di lokasi, kepada Kakankemenag Kab. Aceh Tengah Drs Amru Saleh, Kakanwil mengisyaratkan akan mengupayakan proses rekon madrasah swasta tersebut.
Dalam kunjungan ke Aceh Tengah awal puasa ini, Kakanwil Kemenag Aceh, selain bersama Tim Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI, juga hadir Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, ULP (LPSE), pejabat PPK, dan jajaran Inmas, serta Kasi Sarana dan Prasarana di Bidang Penmad Kanwil Kemenag Aceh.
Selain kunjungan itu, Kakanwil Kemenag Aceh juga membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penerima bantuan dana rehab di Aula Umah Pesilangan Kankemenag Aceh Tengah. Kakanwil dalam acara yang juga hdir Kakankemenag Bener Meriah Drs Ridwan Qari, ulangi juga situasi dan kondisi madrasah di Aceh sekarang, juga mutu guru dan program lainnya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh LPDP Kemenkeu RI, berlangsung kurang lebih selama dua jam. Acara penting ini, menghadirkan peserta dari unsur Kanwil, Bener Meriah, dan Aceh Tengah, mulai dari pejabat PPK, pelaku pengadaan barang dan pengelola keuangan.
Dalam sambutan dan arahannya, Tim LPDP yang disampaikan oleh Gribig darojat, harapkan bahwa dengan adanya Bimtek ini selain dapat menambah ilmu, dan dapat memahami teknik pengelolaan bantuan, baik dalam masa rekon maupun saat normal.
Pada peserta juga diulangi seputar data dan informasi bantuan tersebut. Kepala Divisi umum dan SDMLPDP Kementerian Keuangan, Gribig Darojat, sampaikan bahwa pemberian bantuan, juga beasiswa, atas nama lembaga presiden.
Bahwa Program Bea Siswa Presiden RI (Indonesia Presidential Scholarship) memiliki dasar hukum yakni UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 serta Keputusan Menteri Keuangan No 18 /KMK.05/2012 tentang penetapan LPDP pada Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolan keuangan BLU.
Kita tahu, LPDP menyalurkan dana kelolaan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak untuk dijadikan dana investasi bagi pengembangan pendidikan nasional.
Tahun lalu, ungkap Gribig Darojat, bahwa pemohon Program Bea Siswa Presiden RI ini, pernah mencapai sebanyak 100 orang yang terdiri dari program S2 dan S3 dimana usia untuk S2 maksimal 40 tahun dan S3 maksimal 45 tahun.
Beasisiswa ini, sebut Gribig bertujuan untuk menciptakan pemimpin Indonesia yang terbaik dari tiga sumber yakni sumber pemerintahan, swasta dan masyarakat, dengan seleksi yang ketat…. [yyy]
[sebagaiman laporan yang kami terima dari email kakanwil, email sekpimkemenagaceh, dan data lpdp.kemenkeu.go.id serta data bnpb nasional]
