Kota Langsa (Hendra)- Kakankemenag Kota Langsa Drs.H.Hasanuddin,MH isi materi pada kegiatan penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan Kespro Catin dan KB Pasca persalinan di Hotel Ridho Langsa, Kamis,13 September 2022.
Kegiatan digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Langsa.
Pada kesempatan tersebut Hasanuddin mengisi materi tentang kebijakan program perkawinan bagi catin.
Begitu banyak program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan dengan proses perkawinan. Di antaranya piloting pembinaan pelestarian keluarga, bimbingan perkawinan yang merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
"Disebutkan bahwa setiap calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan, jadi setiap catin harus mengikuti bimbingan ini karena didalamnya akan banyak ilmu pengetahuan yang diberikan oleh setiap narasumber," kata Hasanuddin.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.
Dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 tersebut disebutkan, nikah atau rujuk jika dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja, maka tidak dipungut biaya nikah atau gratis. Sementara jika nikah atau rujuk dilakukan di luar kantor atau di luar hari dan jam kerja, biaya nikah tersebut adalah sebesar Rp 600.000. Biaya nikah di KUA tersebut masuk ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama. Biaya nikah Rp 600.000 juga berlaku untuk pasangan yang menikah di luar kantor KUA seperti penyelenggaraan akad nikah di rumah pribadi, masjid, hingga gedung pertemuan. Sekalipun pelaksanaan pernikahan dilakukan saat jam kerja KUA.
"Jadi jelas, bahwa biaya nikah di KUA Rp.0,- alias gratis," ujar Hasanuddin pula.
Saat ini kementerian agama juga telah bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan. Yakni penandatanganan beberapa MoU baik dengan DP3A Dalduk KB tentang one top servis pelayanan terpadu pranikah, Dinas Kesehatan tentang pencegahan stunting bagi catin, Disduk capil kota langsa tentang perubahan data dokumen kependudukan bagi catin (harmonisasi data pengantin secara cepat dan akurat.
Jadi begitu banyak kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah terkait dengan pernikahan bagi calon pengantin.
Kegiatan diikuti oleh seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Langsa dan menghadirkan pemateri dari Kankemenag Kota Langsa dan Dinas Kesehatan Kota Langsa setempat.[yyy]
