Bireuen (Farizal) — Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bireuen menggelar kegiatan moderasi dan kerukunan antar umat beragama. Acara berlangsung Kamis (22/9/2022), di Wisma Bireuen Jaya, Bireuen.
Kegiatan yang diikuti 35 peserta dari unsur FKUB, Kementerian Agama, akademisi, ormas, pemuka agama Islam-Hindu-Budha-Kristen, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan mahasiswa.
Ketua panitia pelaksana, Dr Zubaili MA dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan bertujuan agar terciptanya kerukunan antar umat beragama dalam upaya membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama di Kabupaten Bireuen.
Zubaili melanjutkan, tugas FKUB antara lain melakukan dialog dengan pemuka agama-agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
Adapun nara sumber yang diundang pada kegiatan tersebut berasal dari unsur Kementerian Agama, Kesbangpol Bireuen, dan Polres Bireuen, tambah Zubaili yang juga ketua FKUB Kabupaten Bireuen.
Kepala Kankemenag Bireuen, Dr Muhammad Amin SAg MA yang diwakili Kasubbag Tata Usaha (TU), Iskandar SHI dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberagaman umat beragama yang ada di negara Indonesia tercinta ini seyogianya menjadi sumber kerukunan antar umat itu sendiri.
Selaku pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam konteks moderasi dan kerukunan beragama hari ini, kata Iskandar perlu memahami dan lebih lanjut memahamkan moderasi dan kerukunan ini kepada masyarakat.
Keberadaan FKUB, tambahnya merupakan modal utama dalam mewujudkan kenyamanan, kerukunan dan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, baik inter maupun antar umat beragama.
“Kami berharap FKUB menjadi salah satu corong yang terus menerus menggaungkan kerukunan, kenyamanan, dan ketertiban umat beragama sehingga melahirkan semangat kebersamaan,” pinta Iskandar.
Karena itu Ia berharap kegiatan ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang positif dan konstruktif dalam rangka menjaga kerukunan dan nantinya kontribusi ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
