Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya (Kemenag Abdya) melakukan audiensi resmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya untuk membahas berbagai program strategis dan kebutuhan pembangunan di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat Daya. Pertemuan ini berlangsung di Kantor DPRK Aceh Barat Daya dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRK Aceh Barat Daya Roni Guswandi, S.Pi (Abi Roni), serta unsur pimpinan dan anggota DPRK lainnya, Senin, 16 Juni 2025.

Audiensi ini dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian AgamaAceh Barat Daya, Dr H Salman Al Farisi SAg MPd, didampingi oleh Kasubbag TU, para Kepala Seksi (Kasi), Kepala KUA, Kepala Madrasah dilingkungan Kemenag Abdya.

Dalam sambutannya, Kepala Kankemenag Aceh Barat Daya H Salman menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal dari periode kepemimpinan Kemenag Aceh Barat Daya dalam membangun komunikasi dan sinergi lintas lembaga, khususnya dengan DPRK sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“Kami hadir untuk menyampaikan harapan dan aspirasi, agar program Kemenag Aceh Barat Daya dapat didukung sepenuhnya demi meningkatkan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan di Aceh Barat Daya. Kita bukan hanya membangun madrasah, tapi juga membangun peradaban – dari kehidupan  hingga akhirat,” tegasnya.

H Salman juga mengungkapkan pentingnya perhatian terhadap layanan publik seperti KUA, keberangkatan jamaah haji, hingga kebutuhan fisik madrasah. Ia berharap DPRK dapat memberikan dukungan nyata melalui anggaran dan kebijakan.

Dalam forum tersebut, beberapa kepala madrasah menyampaikan langsung kondisi darurat dan kebutuhan mendesak, salah satunya yang di sampaikan oleh Kepala Sekolah MIS Muhammadiyah kepada pihak terkait untuk memberikan perhatian terhadap kondisi bangunan sekolah yang saat ini sudah sangat memprihatinkan.

“Kami tetap bertahan menggunakan bangunan ini meskipun harus tertatih-tatih. Tidak seluruh bagian gedung bisa difungsikan dengan layak," ungkapnya.
Dalam penyampaiannya, beliau juga berharap adanya perhatian dan bantuan dari berbagai pihak untuk turut melihat dan merasakan kondisi sekolah mereka.

"Harapan kami besar terhadap uluran tangan dan perhatian dari semua pihak. Jika tidak bisa dilihat dengan kedua mata, kami mohon cukup dengan sebelah mata sekalipun, semoga kami masih bisa terlihat," ucapnya penuh harap.

Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Roni, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi dari keluarga besar Kementerian Agama (Kemenag) Abdya dalam forum audiensi yang berlangsung di ruang sidang DPRK. Dalam kesempatan itu, Roni menegaskan bahwa meski pihak legislatif memiliki keterbatasan dalam kewenangan eksekusi anggaran, DPRK siap mendorong realisasi kebutuhan pendidikan madrasah dan keagamaan melalui mekanisme yang ada.

“Kami di legislatif sifatnya mendorong. Kewenangan eksekusi ada di tangan eksekutif. Tapi insyaallah, aspirasi ini akan kami akomodir secara bertahap hingga masa jabatan kami berakhir,” ujar Roni.

Menurutnya, transparansi dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci agar sinergi antara DPRK, Kemenag, dan pemerintah daerah bisa berjalan efektif. Ia menyambut baik adanya audiensi semacam ini sebagai ruang diskusi produktif yang harus terus dibuka.

“Kita harus transparan. Kita ingin semua pihak tahu bahwa DPRK tidak menutup mata terhadap kebutuhan madrasah. Ini soal pembagian prioritas anggaran yang kadang membuat kita harus mengambil keputusan sulit. Tapi bukan berarti tidak kita perjuangkan,” tegasnya.

Roni juga menekankan bahwa DPRK Abdya mendukung sektor pendidikan secara menyeluruh, baik di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Dalam pandangannya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus dijaga keberlanjutannya, apalagi di daerah dengan karakter religius seperti Abdya.

“Kita tidak boleh membedakan. Pendidikan harus dibangun bersama, dan Kemenag punya peran strategis. Kami siap memperjuangkan, meski secara bertahap,” tutup Roni.

Forum berlangsung dalam suasana santai namun sarat makna, dengan harapan hasil diskusi dapat ditindaklanjuti ke tahap eksekusi anggaran oleh pemerintah daerah.[]