Jakarta-KemenagNews. Sebelum dan jelang musim haji 2013/1434 Hijriyah lalu, Direktur Pelayanan Ibadah Kementerian Agama Pusat, Sri Ilham Lubis masuk pejabat yang beberapa kali lakukan kunjungan ke Aceh. Ke depan, urusan yang sama (seperti memantau kesiapan haji 2014/1435 H,  saksikan pelantikan PPIH Embarkasi  Aceh, mengikuti meal test/catering makanan bagi jamaah haji, dst) akan dilakukan oleh pejabat yang baru, Cepi Supriatna Azhar, yang sejak ini menggantikan Ibu Sri.

Menteri Agama Suryadharma Ali, Jum’at (13/12), melantik pejabat eselon II Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Gedung Kementerian Agama, Jakarta.Hadir dalam kesempatan pelantikan ini, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu, Dirjen Pendidikan Islam Nur Syam, Dirjen Bimas Katolik Semara Duran Antonius, serta para staf ahli Menteri Agama dan para pejabat Eselon II Pusat.

Adapun pejabat Eselon II Ditjen PHU yang dilantik adalah:

1. Khasan Faozi, SE, Ak., M.Si sebagai Sekretaris Ditjen PHU. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Subdit Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Dit. Pengelolaan Dana Haji, Ditjen PHU.

2. Dr. M. Attamimy, M.Ag sebagai Direktur Pembinaan Haji dan Umrah. Sebelumnya, Attamimy dipercaya sebagai Direktur Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam.

3. Ramadhan Harisman, ST., M.B.A sebagai Direktur Pengelolaan Dana Haji

4. Drs. Cepi Supriatna Azhar sebagai Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri. Jabatan sebelumnya adalah Sekretaris Ditjen PHU.5. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd sebagai Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri. Sebelumnya, Sri Ilham menjabat sebagai Direktur Pelayanan Haji.

Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri merupakan dua unit eselon II baru di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sebelumnya, tugas pelayanan haji di Ditjen PHU diurus oleh hanya satu direktorat, yaitu Direktorat Pelayanan Haji yang dipimpin Sri Ilham Lubis.

Selain Pejabat Eselon II Ditjen PHU, Menteri Agama juga melantik Drs. H. Hamka sebagai Direktur Pemberdayaan Wakaf, menggantikan Attamimy. Sebelumnya, Hamka menjabat sebagai Direktur  Pemberdayaan Zakat Ditjen Bimas Islam. Sebagai pengganti Hamka, Menag melantik Drs. Jaja Jaelani, MM sebagai Direktur  Pemberdayaan Zakat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kankemenag Kab. Bekasi.

Selain itu, Menag juga melantik Drs. Rakhman, M.Si sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Marwin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Ni Putu Listiawati sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram masa tugas 2013 – 2017, serta Yosep Kambu, S.PAK., M.Si sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Sentani untuk masa tugas 2013 – 2017.

KKN

Menteri Agama Suryadharma Ali mengingatkan pejabat Kementerian Agama harus memiliki Integritas serta tidak terbawa arus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).Menag menyampaikan hal  itu pada pelantikan pejabat eselon II Kementerian Agama di operation room Kemenag Jakarta, Jumat (13/12).

Hadir Wakil Menag Nasaruddin Umar, Sekjen Bahrul Hayat serta pejabat eselon I dan II.  Menag lebih lanjut mengatakan, pergantian pejabat bukan sesuatu yang tabu bagi pejabat pemerintah yang menganut sistem karir. Menag juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar tidak hanya terikat pada tugas formalnya saja. “Pejabat selayaknya tidak hanya terikat pada tugas formal, tapi juga mengawal tugas moral,” ujarnya.

Menag mengingatkan pejabat harus lebih peka dari yang sesuatu yang salah dan benar. Selain itu, sikap berlindung kepada atasan atau melimpahkan kesalahan pada bawahan tidak boleh terjadi di Kementerian Agama.

“Pemimpin yang baik dan  sukses seperti Nabi memiliki sifat sidik, amanah, tabligh dan fathanah,” tegas Menag. “Siddik berarti benar dan berpihak pada kebenaran. Amanah berarti dapat dipercaya dan bisa diberi kepercayaan. Tabligh berarti komunikatif, terbuka, trasparan. Fathanah berarti cerdas dan bijak,” tambahnya.

Mengenai keterbatasan anggaran dalam program yang terkait dengan fungsi agama, Menag meminta agar penentuan program dibuat sesuai dengan program yang berdampak luas bagi masyarakat.Selain itu, Menag juga menekankan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menag meminta prinsip akuntabilitas harus diteruskan tanpa terpengaruh dengan hiruk pikuk tahun politik. “Jangan melanggar peraturan,” ingatnya.

4 Perkara

Menteri Agama Suryadharma Ali meminta jajarannya agar memperhatikan empat hal dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat Kementerian Agama.

Keempat hal tersebut, menurut Menag akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pimpinan dalam organisasi Kementerian Agama.“Perhatikan  empat hal yang menentukan keberhasilan tugas pimpinan dalam organisasi Kementerian Agama,” tegas Menag.

Menurut Menag, yang pertama adalah perkuat komitmen. Setiap pimpinan harus memperkuat  komitmennya dalam melaksanakan tugas. “Tunjukkan kepada atasan, bawahan, serta masyarakat bahwa kita adalah orang yang layak diangkat dalam jabatan ini,” pinta Menag. “Kita semua tidak hanya terikat dengan tugas-tugas formal yang tercantum dalam uraian jabatan, tetapi juga memiliki tugas dan tanggungjawab moral untuk mengawal dan menyukseskan misi Kementerian Agama,” tambah Menag.

Hal kedua, lanjut Menag, adalah tingkatkan kompetensi sesuai lingkup tugas yang diemban. Selain kemampuan profesional dan manajerial, diperlukan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan teknis dalam memecahkan masalah dan melakukan inovasi terkait tugas yang diemban.  

Selanjutnya, Menag meminta pejabat Kementerian Agama untuk memperkokoh integritas moral dan kepribadian, sehingga mampu mengalahkan segala godaan dalam bentuk apapun dan dari manapun. “Pejabat yang berintegritas tidak akan terbawa arus perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak akan terjebak dalam kelompok-kelompok kepentingan,” kata Menag mengingatkan.

Adapun hal keempat yang dipesankan Menag adalah agar para pimpinan dapat mengembangkan leadership yang baik. “Kepemimpinan yang baik adalah yang menginspirasi bawahan, menjadi panutan, serta berani bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan,” ujar Menag.“

Berlindung di belakang atasan bila terjadi kesalahan atau kegagalan, atau sebaliknya menimpakan kesalahan pada bawahan, adalah sikap kepemimpinan yang tidak bertanggungjawab. Saya harap hal itu tidak terjadi di Kementerian Agama,” pungkas Menag. [yyy/kemenag.go.id]