Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs Azhari MSi yang diwakili Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf (Penaiszawa) H Zulfikar SAg MAg hadiri rapat koordinasi (rakor) lanjutan untuk progres tol Aceh bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan mitra terkait, Kamis, 11 Juli 2024.

Rakor Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), bersama satker lokal dan nasional lainnya itu seusai acara dengan Wamenag di Kemenag RI. 

Paginya, Kabid Penaiszawa telah hadiri acara Inauguration of Markaz Tahtwir and Meeting with Representatives of Pesantren di Auditorium Prof HM Rasjidi Kemenag RI, tetanggaan dengan markas KPPIP di Jakarta Pusat itu. Hadir dalam inaugurasi di sini antara lain duta Universitas Al-Azhar Kairo. 

Kanwil Kemenag Aceh, dalam rapat bersama ragam kementerian/lembaga, antara lain paparkan data, proses, dan progres penyelesaian ruislag (tukar guling) tanah wakaf yang berdampak langsung dengan ruas tol. 

Terutama yang masuk penyelesaian Seksi I Padang Tiji-Seulimuem, Kabid Penaiszawa juga sampaikan perkembangan penyelesaian terutama setelah kunjungannya bersama Kakanwil dan tim lain ke ruas di Padang Tiji. 

Dalam rakor di Ruang Rapat KPPIP Lantai 6, Gedung Pos Ibukota ini, menurut Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan selaku Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP Suroto sampaikan progres penyelesaian Tol Sibanceh, yang target usai sebelum PON September ini. 

Suroto dalam paparannya, sebagaimana arahan kebijakan nasional, progres Tol Sibanceh perlu koordinasi intens antar lembaga, dan percepatan finishing Seksi 1 itu. 

Bersama Kakanwil Kemenag Aceh, rakor lengkap 

dihadiri tim Direktorat Jenderal Bina Marga (Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Wilayah II; PPK Pengadaan Lahan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh). 

Dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi). Kementerian Keuangan ada Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan, LMAN. 

Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga; Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol; Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah. 

Dari Kementerian ATR/BPN ada Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah dan Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh. 

Dan dari Pemerintah Aceh hadir, Asisten II Setda Aceh; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh; Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh; Kepala Dinas Pertanahan Provinsi Aceh; Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar; dan Kepala Kantor Pertanahan Pidie. 

Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Serta Badan Usaha hadir Direktur Utama PT Hutama Karya.

Dari Kementerian Koordinator/Kemenko Bidang Perekonomian ( Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan; Kepala Divisi Sektor Jalan, Jembatan, Transportasi, Perumahan, Pendidikan dan Exit Toll, KPPIP).

KPPIP di bawah Kemenko Perekonomian, dibentuk untuk efektifnya tujuan utama sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul jika ada yang kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan tersebut.[]