Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar H Saifuddin SE mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk terus menghidupkan semangat kepahlawanan melalui pengabdian, persatuan, dan kepedulian sosial dalam berkehidupan.
Hal itu disampaikan Yahwa saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 yang digelar Kantor Kemenag Aceh Besar di Kompleks MIN 13 Aceh Besar, Cot Gue, Selasa, 10 November 2026.
Yahwa membacakan amanat Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Upacara itu diikuti Kasubbag Tata Usaha, para kepala seksi, kepala madrasah, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pengawas, penyuluh agama Islam, serta seluruh ASN di lingkungan Kemenag Aceh Besar.
Menurutnya, peringatan Hari Pahlawan ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, sekaligus meneguhkan tanggung jawab generasi saat ini dalam mengisi kemerdekaan.
“Tanggal 10 November mengingatkan kita pada keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan,” kata Yahwa.
Ia mengatakan perjuangan para pahlawan lahir dari keyakinan bahwa Indonesia merupakan tanah air yang harus dijaga bersama. Pengorbanan mereka, tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan bangsa dan negara.
Semangat tersebut menjadi landasan tema Hari Pahlawan 2026, yakni Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.
“Tema ini mengajak kita melihat kepahlawanan bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi sebagai nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bangsa,” ujarnya.
Para pahlawan telah mewariskan teladan berupa keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Menurutnya, nilai-nilai itu harus tercermin dalam pekerjaan dan tanggung jawab setiap orang, apa pun profesinya.
Dalam amanat yang dibacakan Yahwa, perhatian juga diarahkan pada warisan konstitusi, khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga pasal itu disebut sebagai landasan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sementara Pasal 33 mengamanatkan pemanfaatan kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
“Pengelolaannya harus memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk mendukung pendidikan dan peningkatan kesejahteraan,” kata Yahwa mengutip amanat Menteri Sosial.
Amanat tersebut juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mempercepat pelaksanaan tanggung jawab negara melalui perhatian, perlindungan, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
Pembangunan manusia, lanjut Yahwa, menjadi bagian penting dari arah pembangunan nasional melalui Asta Cita. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah memperluas akses pendidikan, termasuk melalui program Sekolah Rakyat dan berbagai program pendidikan lainnya.
Pendidikan dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter, kepedulian, serta semangat pengabdian.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa setiap perjuangan memiliki konsekuensi. Para pahlawan telah membuktikan hal tersebut melalui pengorbanan besar demi kepentingan Indonesia.
Karena itu, kesulitan dalam menjalankan tugas dan pengabdian tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan semangat. Setiap orang memiliki bagian masing-masing dalam melanjutkan perjuangan sesuai kemampuan dan tanggung jawab.
Pada momentum ini, Yahwa juga mengajak masyarakat untuk meneladani perjuangan para pendahulu dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan.
“Kepahlawanan tumbuh dari kesediaan untuk memberikan manfaat dan mengambil bagian dalam kebaikan bersama,”demikiannya
