Idi-KemenagNews. Sebagai lembaga yang sangat dihormati masyarakat, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Timur diharapkan tidak sungkan menyampaikan masukan kepada pemda terhadap berbagai kebijakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

“Kita mengharapkan masukan tidak hanya sebatas urusan agama saja, tetapi berbagai aspek lainnya sehingga terhindar dari kekeliruan pengambilan kebijakan dan keputusan yang berkaitan kepentingan masyarakat luas,” kata Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Syamaun, di sela-sela membuka Muzakarah Ulama II MPU Aceh Timur di Aula Serbaguna setempat, Rabu (11/12).

Dikatakan, salah satu misi pemerintah adalah mewujudkan upaya penerapan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh). Komitmen ini tidak akan terlaksana jika tidak mendapat dukungan penuh dari para ulama di kota ini. Ulama adalah mitra sejajar pemerintah dalam merumuskan kebijakan daerah dan menindaklanjuti isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat.

“Sudah saatnya kami selaku eksekutif yang datang kepada abu-abu (ulama) sekalian untuk meminta nasehat, dan sudah saatnya pula abu-abu mengingatkan kami seandainya dalam mengambil kebijakan melenceng dari norma-norma syariat Islam,” ujarnya.

Ketua panitia Tgk H.Bukhari Hasan dalam laporannya menyampaikan bahwa acara muzakarah dilaksanakan selama 2 hari mulai 11s/d 12 Desember 2013. Ketua MPU kabupaten Aceh Timur itu juga mengajak kepada semua peserta untuk dapat menerapkan syariat islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari.

Bertindak sebagai pemateri Dr.Saifullah,S.Ag,M.Pd yang juga kepala Badan Dayah Bireun, Tgk.H.M.Yusuf Abdul Wahab, Tgk.H.M.Amin Daud dan Tgk.H.Bukhari Hasan. Turut hadir Kapolres Aceh Timur, Kajari Idi, Ketua Mahkamah Syariah, Ketua Pengadilan Negeri, Sekda, Ketua MAA, kepala SKPK dan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Timur. [jamal/y]