[Banda Aceh | Yakub]  Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh kembali ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) rutin dengan BPS (Badan Pusat Statistik) Aceh, Selasa (28). Rapat yang dibuka oleh Kepala BPS Hermanto, di Aula BPS Lantai III, Jalan Tgk Daud Beureueh Kuta Alam Banda Aceh itu, merupakan rapat rutin yang diikuti Kemenag per triwulan.

Selain lembaga vertikal dan otonom, pemerintah dan swasta, seperti RS (Rumah Sakit), Dinas, BUMN, Perusahaan seperti PT.Lafarge (semen), sebagian kampus seperti Unsyiah, hampir semua lembaga diundang. Kali ini, juga ada BPJS Cabang I (Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Pidie, dan Pijay) yang baru dalam sesi Juli ikut diajak rembuk untuk update data. Bahkan kali ini, dirangkul juga Suzuya Dept Store, XL dan 'kartu' lainnya.

Setiap Rakor diawali dengan pengiriman data, hard dan soft. Semua data, disinkronisasikan dengan triwulan sebelumnya, dan akhir triwulan disinkronisasikan ke BPS Pusat. Untuk relis dan list data teriwulan II (April-Juni) dilakukan awal Agustus.

“Masih ada waktu beberap hari lagi untuk lengkapi, sebelum list,” kataKabid dan stafnya, yang pimpin Rakor. Data mentah, menurut BPS ada dari berbagai sumber, termasuk web, termasuk webnya kemenag aceh, tapi butuh data pembanding.

BPS bukan hanya mengcover data ekonomi semisal inflasi, BBM, pajak, dan harga tiket, tapi juga sosial, pendidikan, dan budaya semisal mudik dan jumlah anak didik baru, cuaca, gagal panen, dan wisata.

“Terima kasih semua rekan yang suplai data selama ini. BPS tidak berada dalam kesendirian dalam memplublikasikan data,” jelas Kepala BPS Aceh.

Akhir Juli 2015, merupakan masa meeting, yang pekan sebelumnya masa pendataan. Kemenag kali ini lebih difokuskan pada jamaah ke Tanah Suci (Umrah) dan Lembaga Keagamaan.

Saat pejabat BPS meminta ulang perkembangan data jamaah  umrah Triwulan II, Staf Inmas jelaskan bahwa saat yang sama di UPT Asrama Haji Aceh sedang ada acara haji. Data triwulan I telah pula dipublikasikan, dan dapat pula dibandingkan dengan triwulan II.

“Kami akan Rakor Data di Takengon, pekan depan, dan hasilnya nanti kita singkronisasikan dengan BPS,” jelas Staf Subbag Inmas Kanwil Kemenag Aceh.

Saat pimpinan diskusi, tanyakan data soal Lembaga Keagamaan, jajaran Kanwil Kemenag jelaskan bahwa Jumat  (24/7) empat hari lalu, baru saja data lembaga/rumah ibadah juga dikirim ke Setda Aceh dan direkap oleh Staf Presiden RI, guna melengkapi data rumah ibadah nasional, di samping guna merespon mem-blunder-nya isu Talikara Papua oleh Pemerintah Pusat.

Saat diskusi pertanyakan soal Lembaga Keagamaan, di Halaman Masjid Raya padahal sedang ada pemancangan dimulainya pemasangan basemant dan payung raksasa, serta perluasan masjid.

“Data lengkap rumah ibadah, akan disusulkan, karena ada perbedaan jumlah, misalnya angka gereja di Aceh Tenggara, antara data Pembimas Kristen dengan hasil monitoring Staf Inmas dari rekap data Subbag TU Kankemenag Agara baru-baru ini,” jawab kami.

Memang definisi yang dinamakan rumah ibadah, antara yang sering dipahami dengan yang diatur dalam aturan negara, masih perlu disosialisasikan pada umat dan Pemkab.

Kepala BPS Aceh, Hermanto mengatakan, data-data ekonomi makro Aceh tidak ada yang mengkhawatirkan bagi investor. Inflasi Aceh tahun lalu berada dibawah rata-rata nasional, kemiskinan dan penganggurannya menurun. Data juga akan berhubungan dengan kesejahteraan dan keamanan. []