Menjaga Kehormatan Agama 

(Menyimak Arahan Wakil Menteri Agama RI dalam Pembinaan ASN di Aceh)

Penulis: Dr. Khairuddin, S.Ag., MA

Ada suasana yang khas ketika Wakil Menteri Agama RI member ikan arahan pada pembinaan ASN di Aceh. Kata-kata beliau bukan sekadar rangkaian instruksi birokrasi, melainkan renungan panjang yang menyentuh batin, tentang siapa kita sebagai aparatur Kementerian Agama dan bagaimana seharusnya kita menampilkan diri di hadapan umat.

Beliau membuka dengan menyinggung perubahan struktur kelembagaan pasca pemisahan urusan Haji dan Umrah. “Kementerian Agama sekarang lebih ramping,” ujar beliau. “Tapi jangan anggap ini sebagai kehilangan. Justru dengan pemisahan itu, pelayanan kita bisa lebih berkualitas. Kemenag kini fokus membina kehidupan beragama dan memperkuat pendidikan keagamaan.”

Kata-kata ini menegaskan bahwa penyederhanaan bukan pelemahan, melainkan penguatan.

Namun yang paling menggugah adalah ketika beliau menyinggung soal integritas. Dengan nada yang dalam beliau berkata: “Masyarakat menaruh ekspektasi tinggi kepada Kementerian Agama. Kalau ada yang tergelincir korupsi, selingkuh, atau perbuatan maksiat lainnya, hujatannya luar biasa. Tapi kalau kalian berbuat baik, orang menganggap itu hal yang wajar. Inilah konsekuensi menjadi ASN Kemenag. Kita sedang membawa nama agama.”

Kutipan itu seolah mengetuk kesadaran. Menjadi ASN Kementerian Agama ternyata bukan hanya soal bekerja sesuai tupoksi, tetapi juga soal menjaga kehormatan agama di hadapan masyarakat. Kita tidak lagi dilihat semata sebagai pegawai negeri, melainkan sebagai wajah dari moral dan spiritual bangsa.

Beliau lalu menambahkan, “Kalau ada kejahatan di Kemenag lalu disamakan dengan kejahatan di instansi lain, itu justru penghargaan. Artinya ekspektasi masyarakat terhadap kita sangat tinggi. Tugas penghulu, penyuluh agama, itu tidak dimiliki pegawai negeri lain. Kalian adalah tokoh masyarakat, bukan sekadar ASN.”

Pesan lain yang tak kalah penting adalah tentang pendidikan. Wakil Menteri menekankan perlunya penataan ulang, khususnya di Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. “Percepat pembangunan pendidikan berbasis agama. Itu tugas kita setelah Haji dan Umrah berpindah ke kementerian lain,” ujarnya tegas.

Beliau juga menyinggung peran Kemenag dalam menjaga harmoni bangsa. “Kerukunan umat beragama harus diperkuat. Indonesia yang mandiri seringkali tidak disenangi oleh negara lain. Mereka bisa menyerang lewat orang dalam, salah satunya lewat isu agama. Kalau semua umat beragama taat pada ajarannya, saya yakin negeri ini aman.”

Menyimak arahan itu, terasa bahwa yang beliau sampaikan bukan hanya kebijakan, tetapi juga semacam cermin. ASN Kementerian Agama diajak melihat diri sendiri: apakah kita hanya bekerja di balik meja, atau benar-benar hadir sebagai teladan di tengah masyarakat? Apakah kita sekadar memenuhi kewajiban administrasi, ataukah kita menjaga integritas sebagai bagian dari pengabdian suci?

Arahan Wakil Menteri Agama di Aceh akhirnya meninggalkan pesan yang kuat: ASN Kemenag bukan aparatur biasa. Kita adalah wajah agama di hadapan umat. Kesalahan kecil bisa menjadi batu besar yang dilemparkan kepada institusi, tetapi kebaikan yang kita tanam akan tumbuh menjadi kepercayaan. Itulah amanah berat sekaligus mulia yang mesti kita pikul bersama.