Banda Aceh (Humas) --- Kepala Biro Perencanaan Kemenag RI, Dr. H. Ali Rokhmad, M.Pd mengatakan, perencanaan harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Karo Perencanaan mewakili Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Prof Dr H Nizar MAg di sela-sela pembukaan Rapat Koordinasi  Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA-SK) Tahun 2022 Tingkat Provinsi Aceh di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh, Senin, 15 Maret 2021. 

Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari, para Kabid,  Kakankemenag kabupaten/kota se-Aceh, Kasubbag dan Kasi dalam lingkungan Kanwil Kemenag Aceh, dan perencana se-Aceh. Rapat tahunan ini akan berlangsung selama 3 hari terhitung 15-17 Maret mendatang.

"Perencaaan datanya akurat, perencanaannya tepat, kinerja meningkat itu ada di dalam UU 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  pasal 31 bunyinya "Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan"," kata Ali.

Ali mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung program kerja Kemenag Aceh. "Mudahan syarat dibutuhkan tersebut dapat  terpenuhi dengan baik," ucapnya. 

Selain itu, kata Ali, Kemenag RI siap membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan layanan keagamaan di daerah paling barat Indonesia ini.

"Kalau gubernur dan bupati memberikan tanah kepada Kementerian Agama khususnya di kabupaten kami siapkan anggaran SBSN untuk membangun PLHUT. Kalau KUA tidak punya gedung, dan ada hibah dari pemerintah kami siap memberikan SBSN untuk membuat gedung KUA yang betul rapi," katanya.

Sementara itu Kakanwil Kemenag Aceh Dr H Iqbal SAg MAg mengatakan, pentingnya koordinasi dan singkronisasi data dari Bidang atau Pembimas dengan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

"Karenanya, dalam rangka integrasi data, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diharapkan memberikan data yang akurat, up to date dan dapat dipertanggung jawabkan apabila ada permintaan data dari Bidang, Pembimas ataupun Subbagian yang ada di Kantor Wilayah," kata Iqbal.

Ditambahkannya, dalam pengalokasian anggaran, diharapkan harus didasarkan kebutuhan bukan dipaksakan berdasarkan keinginan dan perlu memperhatikan kebutuhan mendasar, kebutuhan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Satker, dan kebutuhan untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Rapat Koordinasi  Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA-SK) Tahun 2022 Kanwil Kemenag Aceh dibuka Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT. []