[Banda Aceh | Yakub]  Dalam pembukaan Rapat Koordinator (Rakor) Kepegawaian, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs HM Daud Pakeh, harapkan pada peserta dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), bisa dicari solusi atas problematika di lapangan, misalnya soal kepegawaian, kepangkatan, dan kepenghuluan.

Melalui acara Rakor Kepegawaian 2016 ini, Kakanwil harapkan seorang ASN mendapatkan hak-haknya. "Jangan sampai ada ASN Kemenag di Aceh, selama kepemimpinan kami, yang merasa dizalimi hak-haknya, kepangkatannya," ujar Kakanwil memberi contoh, di Grand Arabia Hotel (Paviliun Seulawah), kawasan Blang Padang, Kec Baiturrahman Banda Aceh.

Di sisi lain, saat membuka acara Selasa (13/12) malam, H Daud Pakeh menekankan pentingnya rencana strategis (renstra). Bahwa pembangunan selalu dan harus mengacu pada renstra, yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Renstra menjadi acuan kita bekerja. Bagaimana dan mau dibawa ke mana Kementerian Agama, itu semua dengan renstra," jelas Kakanwil, yang baru dari Pidie Jaya (sebelumnya juga baru kunjungan dinas dari Kota Subulussalam, juga dari peninjauan banjir Singkil).

Kakanwil sebutkan juga tentang pentingnya SOP, juga Standar Operasional Prosedur di KUA. "Jabatan Penghulu ialah jabatan yang menarik sekarang," banding Kakanwil, saat jelaskan soal kompetensi dan manajerial seorang Kepala KUA, yang dikaitkan dengan grade dan tunjangannya.

Menurut Kakanwil, dari acara empat hari (hingga Jumat, 16/12) ini, semoga akan ada solusi dari sejumlah permasalahan, di antaranya persoalan kepegawaian yang terlambat naik pangkat dan penilaian angka kredit, serta pengumpulan data kepangkatan oleh ASN/PNS.

Menurut Kakanwil (dalam acara yang diakhiri doa dengan panduan oleh Tgk H Marwan SAg MA itu), permasalahan kadang-kadang bukan pada Kakankemenag dan pejabat lainnya (misalnya Kabag TU),  tapi problemnya ada pada Penghulu dan Guru itu sendiri. "Bagaimana bisa diselesaikan kenaikan pangkatnya, jika Dupak-nya tidak diperbaiki oleh Penghulu," tanyanya.

Kakanwil sebutkan juga insya Allah pada 2017 direncanakan (diusahakan), ada pembangunan 10 KUA baru. Kakanwil jelaskan juga output dari sebuah Diklat Pim IV pola baru selama ini, yang sebagian Kasubbag/Kasi di Kanwil sedang mengikutinya.

"Jadi ada proyek perubahan yang diharapkan dari pola baru Diklat Pim IV selama ini," jelas Kakanwil,  dalam acara yang dihadiri Kabag TU Drs H Asy'ari, yang mewakili Kabid, para Kasubbag di Kanwil itu.

Kakanwil juga kaitkan dengan pembangunan kembali sarana dan prasarana, juga KUA Kecamatan, di daerah pascagempa di Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen itu.

Di awal sambutan, Kakanwil sebutkan perkembangan dan pelaporan pendataan dari daerah gempa, pada pelbagai pihak, terutama pelaporan pada Menag RI.

Dan di akhir sambutan, Kakanwil sebutkan juga soal mendesaknya penentuan Kakankemenag di Aceh, yang selama ini banyak yang di-plh-kan. Nah. []