Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh dan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Aceh kembali perkuat kemitraan, kolaborasi, dan sinergi, dalam upaya mewujudkan pendidikan yang semakin maju dan berdaya saing di Aceh.
Pertemuan di ruang kerja Kakanwil, Rabu, 19 Agustus 2026, satu lagi bentuk ikhtiar kebersamaan pembangunaj pendidikan.
Juga dinyatakan melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) ini, memungkinkan pemanfaatan fasilitas pendidikan secara bersama.
Dalam silaturrahmi dan meeting, Kakanwil Kemenag Aceh Drs H Azhari MSi, didampingi Plt Kabag TU/Kabid PAI Dr Hj Aida Rina Elisiva BAcc MM, Kabid Penmad H Khairul Azhar SAg MSi, dan Kabid PD Pontren Dr H Muntasyir SAg MA. Ikut mendampingi Katim Kurikulum dan Kesiswaan (Kursis)Bidang Penmad M Najib ST, Katim di Bidang PAI Wahyudi SHI
Sedangkan dinas yang berkantor di Kuta Alam itu, hadir Kadisdik Aceh H Murthalamuddin SPd MSP, serta Kabid dan jajaran.
Kakanwil sampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi satu lagi langkah penting untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah.
Melalui kerja sama ini, lanjutnya Kemenag, Disdik, serta pemkab/pemkot se Aceh dapat saling mendukung dan menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan pendidikan.
"Juga untuk peninjauan pemberian izin operasional terhadap sekolah/madrasah, baik yang dikelola masyarakat dan maupunnjuga yang ada dipondok pasantren," jelas Kakanwil.
Dalam pertemuan ini, Kadis Pendidikan Aceh mengunggkan akan ada 35 ribu unit komputer tersedia di sekolah-sekolah di 23 Kabuputen/Kota yang bisa di manfaatkan bersama-sama, terutama sekali dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Dijelaskan Kadisdik, kolaborasi ini juga menjadi wujud semangat untuk mendorong TKA agar berjalan seirama antara Kemenag dan Dinas Pendidikan.
"Dengan menyatukan langkah, sumber daya, dan fasilitas yang dimiliki, diharapkan hasil pencapaian ke depan semakin baik dan meningkat," harapnya.
Sinergi tersebut, ujarnya, bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas.[]
