Banda Aceh (Yakub) --- Saat dialogdengan Komisi VIII DPR RI di aula Kanwil Kemenag Aceh, Gubernur Aceh yangdiwakili Asisten II Setda, Drs H Saiba Ibrahim, sempat menyinggung soal lamanyamasa tunggu (wating list) bagi calonjamaah haji asal Aceh. Calon haji asal Aceh yang mendaftar tahun ini, harus menanti lebih dari 20 tahun baru bisa berangkat.

H Saiba pada dialog sebelum shalat Jumat(22/9) itu, mengharapkan kepada Komisi VIII DPR RI agar dalam pemberian kuotahaji untuk Aceh yang berstatus istimewa dan khusus ini, kuotanya berdasarkan standar baru.

Harus dengan kuotahitungan populasi 2017 sekarang, jangan lagi dengan skala 1/1.000 atau satu orang untuk1.000 umat Islam, melainkan 1/500 atau 1/750 penduduk Muslimin.

“Hitungan 1/1.000 saja untuk Acehselama ini belum tercapai. Buktinya, kuota haji Aceh 2017 adalah 4.111 orang. Sedangkan jumlah penduduk Aceh yang semuanya Muslim mencapai 5,2 juta jiwa," banding H Syaiba.

"Kalau mengacu 1/1.000 orang penduduk, maka kuota haji Aceh seharusnya 5.000orang,” sambungnya di depan Plt Kakanwil Kemenag Aceh Drs H Asy’ari danjajarannya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr HNoor Achmad MA ikut sertakan belasan timnya dari berbagai fraksi DPR RI ke Aceh. DariAceh, selain Forkopimda dan SKPA terkait, juga hadir dari sejumlah travel umrah. Hadir pula dari Baitul Mal Aceh dan Dinas Pariwisata yang keluarkan izin travel.

Tim sebutkan, bahwa temuan, saran, dan datayang didapati selama kerja di Aceh menarik, dan akan dibawa ke pansus di dewanJakarta.

"Menarik semua yang kami dapati di sini, termasuk permintaan pemberangkatan haji khusus yang selama ini belum diberangkatkan dari Aceh," jelas Dr Ir HD Sodik Mudjahid MSc (Wakil Komis VIII), didampingi H Iskan Qalba Lubis MA (Wakil Komisi VIII), dan anggotanya antara lain Dr Jalaluddin Rakhmat MSc.

“Kami akan menyampaikannya ke dewan,soal penambahan kuota ini. Apalagi Aceh selain istimewa, khusus lagi. Apalagiini Serambi Mekkah, lebih khusus lagi,” janjinya, dalam acara yang ikut pula kru TV Parlemen, Runi Sari Budiati.

Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPRRI dan pihak DPR RI sedang menampung semua aspirasi itu untuk selanjutnyadipelajari dan dibahas kembali di pusat, soal haji khusus dan umrah.

Acara ditutup dengan saling serahkan cendera mata. Plt Kakanwil ikut serahkan plakat Ikhlas Beramal. []