[Bireuen | Ilham Syahputra] Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) belakangan menjadi wacana hangat di masyarakat. Bukan sekadar perbicangan, tapi fenomena perilaku penyimpangan seksual tersebut dinilai sudah masuk ke tahap ancaman terhadap generasi. Maraknya berbagai kasus hukum berkaitan dengan pelaku dan perilaku menyimpang yang saat ini dikenal dengan lesbian, gay, bisek dan transgender (LGBT) mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Menghadapi bahaya LGBT, Kementeraian Agama Kab. Bireuen Bekerjasama dengan Kapolres Bireuen, Dinas Kesehatan Bireuen, MPU Bireuen

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Upaya Upaya Cegah dan Tangkal Berkembanganya Komunitas LGBT di Kabupaten Bireuen‘’ di Aula Kemenag Bireuen,Selasa (15/03/2016). Para peserta diskusi ini adalah dari kalangan penyuluhan Agama dan para Kepala KUA yang berada di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Bireuen.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bireuen Drs. H.Maiyusri mengatakan, seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawasi dan mencegah LGBT khususnya di Kabupaten Bireuen.

 “Seluruh masyarakat harus menguatkan agama sebagai fondasi bagi para generasi muda, agar terhindar dari ancaman LGBT,” jelasnya,

 Masyarakat, terutama peran orang tua juga sangat dibutuhkan, yakni dengan memperkuat fondasi tentang agama dan mendampingi putra – putrinya yang masih dibawah umur ketika sedang beraktivitas atau menonton televisi.

“Kami juga akan aktif menyuarakan penolakan terhadap LGBT. Melalui para Penyuluh Agama dan Para KUA di masing–masing Kecamatan ,” imbuhnya.

Selain itu, Kemenag akan menginstruksikan kepada setiap penyuluh agama yang berada di masing–masing Kecamatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama Kasat BINMAS Bireuen AKP Darmansyah mengatakan, FGD yang digelar merupakan bentuk kepedulian Kapolres, Kemenag Bireuen dan berbagai Instansi terhadap permasalahan yang cukup krusial terkait isu penyimpangan orientasi seksual yang beberapa pekan terakhir ini menghangat.

“Kami yakin respons-respons reaktif tidak akan cukup efektif untuk meminimalisir dampak-dampak  destruktif terkait penyimpangan seksual yang sekarang sedang hangat diperbincangkan,” ujar Darmansyah.

Darmansyah memaparkan, penelaahan yang dilakukan bersifat menyeluruh minimal dari empat aspek yaitu aspek syariah, psikologis, medis dan hukum. Empat aspek itu menurutnya cukup memadai sebagai landasan perumusan langkah-langkah sistematis yang dibutuhkan dalam menghadapi bahaya penyimpangan seksual.

Lebih lanjut, beliau mengatakan,Hal yang mendasar belakangi FGD ini, untuk pencegahan agar permasalah ini tidak menimbulkan keresahan yang berujung pada tindakan anarkis oleh masyarakat terhadap komunitas ini yang tidak kita harakan terjadi

FGD ini, diharapkan mampu memberikan cara pandang yang sama dalam menyikapi isu terkait, sehingga solusi konstruktif dalam rangka berkhidmat untuk bangsa dan negara bisa dilaksanakan secara sistematis dan bertanggungjawab.