Lhoksukon (Masnoer)---Guna mempersiapkan penguatan implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Aceh Utara menggelar rapat pembentukan Tim Kerja Zona Integritas (ZI) di Balai Al-Ikhlas Kankemenag Setempat, Kamis (25/2) sore.
Rapat pembentukan tim ini dipimpin oleh Kepala Kankemenag Aceh Utara H Salamina MA dan dihadiri Para Kepala Seksi, Penyelenggara Zawa dan Analis Kepegawaian serta seluruh Pegawai Kankemenag Aceh Utara PNS maupun Non PNS.
Dalam arahannya, Kepala Kankemenag Aceh Utara H Salamina MA mengatakan, bahwa Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se-Aceh telah ditetapkan sebagai pilot project percontohan Penilaian Mandiri Percepatan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2021 di Provinsi Aceh. Ia juga telah menandatangani pakta integritas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) 2020-2024, beberapa waktu yang lalu di aula lantai dua Kanwil Kemenag Aceh.
Salamina menjelaskan, dengan menandatangani pakta integritas tersebut, dirinya sudah berjanji di hadapan Kakanwil Kemenag Aceh akan mewujudkan target kerja Kankemenag Aceh Utara sebagai calon pilot project WBK WBBM.
"Ini sesuai dengan lampiran kontrak kerja yang sudah ditandatangani," jelasnya dihadapan peserta rapat.

"Untuk mencapai hasil yang baik, para ASN harus bekerjasama dan sama-sama bekerja dan saling mendukung untuk mencapai Kankemenag Aceh Utara sebagai wilayah Wilayah Bebas Korupsi dan dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani," ungkapnya.
Sebelumnya, Kasubbag Tata Usaha Kankemenag Aceh Utara Drs H Jamaluddin MPd menyampaikan, berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
"Proses pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang bersifat konkrit yang akan diukur melalui indicator proses," jelasnya.
Seluruh ASN wajib terlebih dahulu memahami bahwa Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L/Pemda yang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi, penigkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggungjawabnya, yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawainya,” tambahya Kasubag TU.
Sementara Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada unit kerja pada ZI yang mempunyai indeks integritas tertentu darihasil survei integritas dan telah mampu memenuhi indikator lain yang ditetapkan,” tegasnya.[y]













