Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Indonesia mengutuk agresi Israel kepada Palestina. Karenanya, Menag mengimbau seluruh umat beragama untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina.

"Ini adalah tragedi kemanusiaan. Semua agama merasakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi seharusnya apapun agamanya harus memberikan dukungan kepada warga Palestina. Korban di Palestina pun bukan hanya Muslim, ada pula umat Kristen dan Yahudi," ujar Menag dalam Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Monas, Jakarta, Minggu 5 November 2023.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah organisasi lintas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Parasida Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi keagamaan lainnya.

Turut hadir pula, Menko PMK Muhadjir Efendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPD RI Sylviana Murni, dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla.

"Saya sebagai Menteri Agama mewakili pemerintah menyerukan kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam untuk menjadi inspirasi rahmah, inspirasi kasih sayang, inspirasi perdamaian, inspirasi keadilan yang mana itu diajarkan oleh semua agama. Ini yang perlu kita kedepankan sebagai cara untuk mencari resolusi konflik atas apa yang terjadi di Palestina," lanjut Menag.

Menag juga mengajak umat muslim khususnya, dan seluruh umat beragama untuk terus mendoakan rakyat Palestina yang telah wafat secara syahid akibat agresi Israel tersebut. "Semoga mereka mandapatkan tempat yang terbaik, keadilan dan perdamaian, serta kemerdekaan segera diperoleh oleh bangsa Palestina," harap Menag.

Selanjutnya, Menag mengatakan bantuan untuk Palestina secara terorganisir dan terpusat dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri. "Kita melakukan penggalangan di ASN Kemenag dan stakeholder yang bisa kita akses untuk warga Palestina nantinya akan disalurkan oleh pemerintah," tutup Menag.[]