Jakarta (Minggu, 14/06/2015, 16.00) —- Reformasi birokrasi di Kementerian Agama terus bergulir. Birokrasi bersih, efisien, transparan, akuntabel, dan melayani akan kembali ditegaskan sebagai komitmen bersama demi mewujudkan Kementerian Agama yang berintegritas. Ya… Kementerian Agama memang sudah berkomtimen untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sehubungan itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dibutuhkan untuk memastikan komitmen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agamam tidak hanya menjadi janji semata.
Bertempat di Tenis Indoor Senayan, Senin (15/06), aparatur Kementerian Agama akan kembali meneguhkan komitmennya untuk membangun birokrasi yang berintegritas. Dipimpin langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, lebih dari 4.000 aparatur, termasuk para guru dan penghulu dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, akan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 99 Meter yang bertuliskan “Komitmen bersama Kementerian Agama Berintegritas”.
Di hadapan ribuan ASN Kemenag, Menteri Agama akan terlebih dahulu menyerahkan panduan/modul pembangunan Zona Integritas kepada pimpinan KPK, Jaksa Agung, Ketua Ombudsman, dan juga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN & RB). Naskah Komitmen Bersama Kementerian Agama Berintegritas ini lalu digemakan bersama ASN Kemenag dipimpin oleh Dirjen Pendidikan Islam dan Dirjen Bimas Islam, diikuti seluruh peserta dan disaksikan oleh Menteri Agama, KPK, Jaksa Agung, Ombudsman, MenPAN & RB, dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin menegaskan bahwa birokrasi yang berintegritas telah lama didamba masyarakat. Proses birokrasi yang bertele-tele, boros, dan tidak transparan tidak saja menambah citra buruk birokrasi, tetapi juga terbaikannya hak-hak pelayanan yang musti didapatkan oleh masyarakat. Komitmen Kemenag Berintegritas ini kembali idteguhkan untuk memastikan tugas pelayanan Kementerian Agama berjalan dengan baik dan dapat mengurai problem tersebut. “Birokrasi didesain untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi; pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.
Desain ini, lanjut Kamaruddin, dibuat bukan untuk sekedar merubah citra birokrasi, lebih dari itu untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, layanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih mudah dijangkau, dan akuntable. Tentu perlu kerja keras untuk mewujudkan perubahan ini, dan dalam konteks penguatan ASN Kemenag, ada dua hal yang akan menjadi kunci perubahan, yaitu perubahan pola pikir dan peningkatan komitmen. “Perubahan pola pikir akan menghasilkan energi positif, sementara peningkatan komitmen akan memunculkan kreatifitas,” terangnya.
Menurut Kamaruddin, dengan ZI, Kementerian Agama ingin menegaskan bahwa negara sama sekali tidak abai dalam melayani kebutuhan dan hajat hidup masyarakat. Kementerian Agama akan terus berkomitmen agar keberadaan negara semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. ZI ini juga dirancang untuk mencegah kebocoran uang negara. “Jika peningkatan kualitas pelayanan publik dalam ZI bentuknya adalah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka ZI dalam mencegah kebocoran uang negara berbentuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” paparnya.
“Baik WBBM maupun WBK sama-sama mensyaratkan adanya manajemen perubahan: penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Kamarudin yakin bahwa pembangunan ZI di lingkungan dan stakeholder Kementerian Agama akan berjalan sesuai dengan rencana. Dalam penataan tata laksana misalnya, sudah lama diwajibkan penggunaan teknologi informasi, efisiensi dan efektivitas proses manajemen, serta peningkatan kinerja. Sementara dalam manajemen penataan SDM, sudah mulai dilakukan disiplin SDM, dan peningkatan profesionalisme SDM, serta asesmen kompetensi, open recruitment, dan open promotion. Dalam peningkatan kualitas layanan publik juga sudah dibuat beragam SOP (Standar Operasional Prosedur) agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Ini semua diarahkan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
“Benar, bahwa meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sering dijadikan alat ukur keberhasilan, tapi pelayanan terbaik itu sendiri yang sebenarnya menjadi tujuan utama pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.
Peneguhan bersama komitmen Kementerian Agama berintegritas ini diharapkan akan menjadi momentum bagi keluarga besar Kementerian Agama untuk terus bergandengan tangan dalam mewujudkan ZI WBKWBBM. Dengan dpimpin langsung oleh Menteri Agama bersama para pejabat Eselon I dan disaksikan KPK, Jaksa Agung, Ombudsman, dan MenPAN&RB, peneguhan komitmen ini diharapkan dapat memberikan resonansi positif kepada seluruh aparatur Kementerian Agama, pusat dan daerah, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami akan terus terbuka. Kami berkomitmen dengan lima nilai budaya kerja, untuk memberikan pelayanan secara professional, berintegritas, inovatif, dan bertanggung jawab. Sebagai aparatur Kemenag, kami juga siap untuk menjadi teladan. Untuk itu, Kemenag mengundang masyarakat termasuk kalangan media untuk ikut mengawasinya!” tandas Kamaruddin Amin.
