Lhoksukon (Masnoer)---Seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara menandatangani kontrak kinerja dan Komitmen Bersama, dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (10/3)
Acara penandatanganan kontrak kinerja yang berlangsung di KUA Kecamatan Baktia disaksikan oleh Kepala Kankemenag Aceh Utara H Salamina MA, Kasubbag Tata Usaha Drs H Jamaluddin MPd, dan Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam H Asnawi SAg MSos.
Ketua Pokja Penguatan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM pada Kantor Kemanag Aceh Utara H Asnawi SAg MSos mengungkapkan kegiatan penandatangan kontrak kinerja ini adalah bentuk komitmen Kankemenag Aceh Utara dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi dan upaya dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
'Ini adalah langkah awal penanda tanganan kontrak kinerja dimulai dari Kepala KUA Kecamatan, dalam waktu dekat juga akan dilanjutkan penandatangan kontrak kinerja dengan Kepala Madrasah (MIN, MTsN, dan MAN) seta Para Pejabat yang ada di lungkungan Kankemenag Aceh Utara," ungkap Kasi Bimas Islam.
Kepala Kankemenag Aceh Utara H Salamina MA dalam arahannya mengatakan kontrak kinerja tersebut guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam lingkungan Kementerian Agama.
Ia menjelaskan pada Senin, 11 Januari 2021, dirinya bersama Kakankemenag se-Aceh sudah menandatangani kontrak kinerja ini, di hadapan Kakanwil Kemenag Aceh saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran 2020 dan Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran 2021 di aula Kanwil Kemenag Aceh.
"Dengan menandatangani kontrak kinerja tersebut, sudah berjanji di hadapan Kakanwil Kemenag Aceh akan mewujudkan target kerja Kankemenag Aceh Utara sebagai calon pilot project WBK WBBM, sesuai dengan lampiran kontrak kerja yang sudah saya tandatangani," jelasnya di depan para Kepala KUA.
Sebelumnya, Kasubbag Tata Usaha Kankemenag Aceh Utara Drs H Jamaluddin MPd menyampaikan, berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
"Proses pembangunan zona integritas dilaksanakan melalui penerapan program pencegahan korupsi yang bersifat konkrit yang akan diukur melalui indicator proses," jelasnya.[yyy]














