Banda Aceh (Inmas) --- Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Aceh melaksanakan Sosialisasi Program Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Mu'adalah dan Ma'had Aly se-Provinsi Aceh Tahun 2019.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Selasa (6/11) di Hotel Grand Permatahati, Banda Aceh dan diikuti 40 peserta dari berbagai unsur terkait.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Drs H M Daud Pakeh mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan agar lembaga-lembaga pendidikan keagamaan terselamatkan. Menurutnya, masih banyak lembaga keagaman di Aceh, baik diniyah maupun pesantren, yang memiliki izin operasional.

"Apapun jenis lembaga, tingkatan pesantren kita, milikilah izin operasional," ajak Kakanwil.

"Supaya, nanti kalau ada kemudahan-kemudahan atau program dari Kemenag RI, kita bisa memfasilitasi," ia melanjutkan.

Ia juga menjelaskan, bahwa seluruh data pesantren yang  memiliki izin operasional, datanya terkoneksi dengan EMIS (Education Management Information System) sebagai pusat data. Oleh karenanya, pesantren yang datanya tidak ter-update dalam EMIS, tidak bisa diikutkan dalam program-program pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Daud Pakeh juga menyinggung tentang Undang-Undang Pondok Pesantren dan berharap dengan hadirnya UU tersebut nantinya, pondok pesantren lebih diperkuat kelembagaannya.

"Dengan UU itu, Kita ingin pesantren diperkuat kelembagaannya. Pesantren harus mandiri," harap Daud Pakeh.

Kegiatan Sosialisasi Program Pendidikan Diniyah Formal, Mu'adalah dan Ma'had Aly ini dilaksanakan sampai Jumat (8/11) besok. Pesertanya terdiri dari seluruh Kepala Seksi PD Pontren atau Seksi Pendis/Pakis pad Kankemenag kabupaten dan kota dalam Provinsi Aceh, lima pimpinan Ma'had Aly, empat pimpinan program Mua'adalah, tujuh dari penyelanggara Wajardikdas dan satu peserta dari penyelenggara PDF.

Sosialisasi ini, selain menghadirkan pemateri dari Kanwil Kemenag Aceh, juga dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI.[]