Singkil (Mustafa)--Guna mendukung program kalibrasi pengukuran arah kiblat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil akan usulkan draf Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Singkil tentang Pengukuran Arah Kiblat Masjid/Mushalla dan Tempat Pemakaman Umum di Aceh Singkil.

Usulan Draf rancangan Perbup tentang Pengukuran Arah Kiblat di Bumi Abdurrauf As-Singkily ini, dilakukan dalam rangka mendindaklanjuti pertemuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil di ruangan kerja Bupati Aceh Singkil, Selasa (6/7 2021).

Dalam kunjungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil ke Bupati Aceh Singkil, salah satu yang disampaikan adalah terkait dengan usulan Perbup tentang pengukuran arah kiblat, mengingat keterbatasan, sehingga masih banyak masjid /mushalla atau TPU yang belum diukur arah kiblatnya. Untuk itu melalui Perbup ini nanti semua persoalan itu bisa terakomodir.

Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil H. Saifuddin SE menyampaikan bahwa, memang betul kita akan usulkan Rancangan Peraturan Bupati terkait dengan pengukuran arah kiblat.

"Sebab melihat masih banyak masjid dan mushalla yang belum terukur arah kiblatnya. Mengingat ini adalah leding sektor Kemenag untuk itu kami minta dukungan Pemerintah Daerah melalui diterbitkannya regulasi tentang pengukuran arah kiblat ini dan kebetulan kita sudah punya tenaga ahli pengukur yang sudah memiliki sertifikat," ujarnya.

Mengingat hal keterbatasan anggaran untuk itu kita mengusulkan kepada Bupati agar kegiatan pengukuran arah kiblat ini ada regulasinya berupa Perbup, sehingga dengan regulasi ini memudahkan kita untuk mensosialisikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pengukuran arah kiblat, sehingga masyarakat dapat mendukungnya.

Sebelumnya Kemenag Aceh Singkil sudah melakukan pengukuran arah kiblat beberapa lokasi. Namun itu hanya sebagian saja, itupun karena di minta baik oleh kepala kampong maupun pengurus BKM-nya.

Dengan terbitnya regulasi berupa Peraturan Bupati ini nanti, kita lebih maksimal serta ada pegangan payung hukum untuk melakukan kegiatan pengukuran arah kiblat.[]