Aceh Besar (Humas)--- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh, Kamis (25/8) menggelar kegiatan "KPPN Awards"  penyerahan penghargaan satuan kerja terbaik periode semester I tahun 2022 dan sosialisasi kartu kredit pemerintah  (KKP) bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) di aula Gedung LAN-RI Jalan Mr Muhammad Hasan, Lamcot Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

Kegiatan paling bergengsi untuk para pengelola anggaran negara  diikuti 332 satker yang berasal dari berbagai instansi yang bernaung di bawah KPPN Banda Aceh yaitu Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya. 

KPPN awards dibagi dalam beberapa kategori antara lain pagu besar, pagu sedang, pagu kecil, IKPA tertinggi, kepatuhan dalam penyampaian dokumen fisik SPM, kepatuhan satker dalam pelaporan LPJ bendahara, kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan, satker dengan jumlah kkp terbanyak, penyerapan anggaran terbaik dan SKPD terbaik. Dari beberapa kategori yang dinilai, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar (satker 299192) meraih  penghargaan sebagai satker penyerapan anggaran terbaik. Penghargaan dan tropi di serahkan oleh Kepala KPPN Banda Aceh Ahmad Fahmi dan di terima oleh Plh Kakankemenag Aceh Besar H Khalid Wardana SAg MSi.

Menurut kepala KPPN Banda Aceh Ahmad Fahmi, pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi kepada satker yang telah melaksanakan pencairan dan pelaksanaan anggaran dengan baik. Penilaian di lakukan dengan memperhatikan kualitas implementasi perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan dan hasil. Lebih lanjut Ahmad Fahmi berharap agar berbagai permasalahan yang ada di satker perlu ada solusinya, untuk itu kuasa pengguna anggaran (KPA) harus berperan aktif karena KPA sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan anggaran.

H Khalid yang menjabat Kasubbag TU itu menyampaikan apresiasi kepada satker yang meraih penghargaan kppn awards, penghargaan ini harus menjadi spirit dan inspirasi untuk satker lainnya untuk melakukan pembenahan dan tata kelola anggaran dengan baik. Terutama satker madrasah yang ada di Kabupaten Aceh Besar untuk semester pertama belum ada yang memenuhi standar  mendapatkan kppn awards, padahal madrasah  dari kabupaten lainnya yang jauh dari KPPN Banda Aceh  mampu meraih kppn awards, untuk itu perlu pembenahan dan langkah kongkrit dari kepala madrasah/KPA agar pengelolaan anggaran di masa mendatang menjadi lebih baik, tertib dan sesuai dengan regulasi, harap kasubbag tata usaha Kemenag Aceh Besar.