Banda Aceh (Humas) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menggelar Penyusunan Pagu Belanja Pegawai Program Bimas Islam tahun 2023.
Kegiatan ini dibuka Kakanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg, dihadiri Kabid Penaiszawa H Yasih SAg MA, Subkoordinator Perencanaan Data dan Informasi Eddi Fahmi SE, dan Subkoordinator Bina KUA dan Keluarga Sakinah, H Khairuddin SAg MA. Kegiatan digelar di aula kantor setempat, Jum'at 27 Mei 2022.
Kakanwil berharap usulan pagu indikatif tepat guna, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar.
"Kita jalankan sesuai aturan, prioritas kebutuhan bukan kepentingan, di satker 03 Bimas Islam, bukan saja mengurus duniawi, tapi juga ukhrawi. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua dimulai dari sekarang, dan juga memberikan manfaat ke masyarakat," kata Iqbal.
Karenanya, harap Iqbal, semua usulan sudah diisi di e-Planing Bimas Islam (eBI) untuk tahun 2023.
"Kita inginkan tak ada data yang tertinggal, harapan kita semua kebutuhan terbayar dengan baik. Sehingga tahun 2023 ini kita dapat anggaran sesuai data, tentu kitalah yang menentukan nasib sendiri," jelasnya.
Ia juga berharap adanya sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggara antara penyelenggara dengan Bimas Islam, sehingga kedua bagian ini mendapat porsi yang adil, pastikan semua kebutuhan anggaran terpenuhi dengan baik dan maksimal.
Menurutnya, penyusunan pagu anggaran bimas islam 2023 ini merupakan langkah awal untuk menentukan kebijakan pada tahun 2023.
"Karena itu, para Kasi dan operator agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya karena kegiatan ini sangat menentukan kualitas dan efektivitas program kegiatan tahun 2023 nantinya," katanya.
"Jadi penyusunan pagu ini agar di telaah lebih detil serta disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan ril dengan memperhatikan skala prioritas pada tahun 2023, kita harus proaktif bekerja menyelesaikannya," harapnya.
Eddi Fahmi menyebutkan melalui kegiatan ini adalah memastikan bahwa penggunaan akun belanja yang akan diupload ke aplikasi sesuai dengan bagan akun standar, dalam rangka tersusunnya dokumen penganggaran yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Usulan dilakukan berjenjang dari Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini diikuti Kasi Bimas Islam, Penyelenggara Zawa Kab/kota dan operator Sakti se-Aceh.[]
