Suka Makmue (Humas) - Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nagan Raya melaksanakan pemberdayaan komite madrasah dan pembinaan manajemen kepala madrasah, Kamis (1/9).
Acara yang berlangsung di aula Kantor Kemenag setempat buka oleh Kepala Kantor Kemenag Samsudi, SSi. Samhudi mengatakan, komite madrasah adalah tenaga nirlaba di mana mereka orang yang mau berbakti tanpa dibayar.
Selain itu komite dan kepala madrasah untuk terus meningkatkan pemahaman regulasi.
"Komite dan kepala madrasah untuk terus meningkatkan bacaan tentang regulasi yang ada. Komite berfungsi sebagai kontrol agensi, bagiamana program komite dan kepala madrasah sejalan," ujar Samhudi saat membuka acara.
Bersama Kakankemenag Samhudi, hadir Kepala Seksi Pendis Drs Ridwan Ali MPd, Kasi Intel Kajari Nagan Raya Achmad Rendra Pratama R SH MH, KBO Reskrim Nagan Raya Munawir Razali SPdI, Dr Sofyan A Gani MA (akademisi FKIP Unsyiah), Dra Hj Mariani MPd (dari Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Aceh), Pengawas Madrasah, Kepala MIN, MTs dan MA dan Komite Madrasah.
Sementara Kepala Seksi Pendidikan Islam Drs Ridwan Ali MPd yang juga sebagai ketua panitia pelaksana menyampaikan, dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan kepada kepala madrasah dan komite menjadi lebih paham tugas dan fungsinya masing-masing.
"Setelah kegiatan ini terlaksana yang diharapkan kepala madrasah dan komite yang ada di Nagan Raya lebih memahami peran serta tugas dan fungsinya, karena kita juga menghadirkan pemateri dari Kajari Nagan Raya yang akan menjelaskan mengenai pandangan hukum," tutur Ridwan Ali.

Kasi Intel Kajari Nagan Raya Achmad Rendra Pratama R SH MH selaku pemateri menyampaikan bagaimana pandangan hukum dan legalitas komite madrasah dalam mengelola bantuan masyarakat.
"Mengenai komite madrasah ada di Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2022 tentang Komite Madrasah. Pasal 1 dijelaskan bantuan pendidikan yang selanjutnya disebut pemberian uang, barang atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik dengan syarat disepakati para pihak," jelasnya.
"Pasal 2 komite madrasah juga mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah. Begitu juga mengenai pelaporan dan pertanggung jawaban komite dilakukan oleh pengurus komite kepada anggota komite, dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui forum musyawarah orang tua atau wali murid dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun," katanya melanjutkan.
Dengan adanya penjelasan dari Kejaksaan Tinggi Nagan Raya para komite madrasah jadi lebih mengetahui bagaimana legalitas komite dalam mengelola bantuan dari masyarakat.
"Seluruh komite setelah mendengarkan penjelasan bagaimana pandangan hukum dan legalitas komite madrasah diharapkan kepada seluruh komite yang ada di madrasah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku," imbuh Ridwan Ali.
Munawir Razali SPdI dari Kepala Bidang Urusan Operasional Polres Nagan Raya menjelaskan peran komite madrasah dalam dalam antisipasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan dan komite, oleh karena itu mari kita jaga bersama sehingga perempuan dan anak di sekitar kita tidak terjadi kekerasan," tutur Munawir. []













