Takengon (Humas) --- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah H Saidi B Sag MA yang juga selaku pembina Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan sebagai narasuber dalam dialog pagi RRI Takengon dengan tema Moderasi Beragama, Harmoni Nusantara, Selasa (29/3/22) di kantor RRI Takengon.
Dalam dialog yang juga ditayangkan secara live streaming youtube itu, Saidi menyampaikan program prioritas Kementerian Agama salah satunya adalah penguatan moderasi beragama, dan tahun kerukunan. Kakankemenag berharap dukungan penuh terhadap moderasi beragama melalui setiap lini tugas dan fungsi masing-masing.
Saidi mengatakan untuk menciptakan kedamaian, toleransi dan kerukunan umat beragama, hal yang paling mendasar adalah bagaimana merubah mindset serta cara pandang masyarakat memaknai konsep moderasi itu.
"Cara sikap dan cara pandang itu yang harus disosialisasikan ke lapisan masyarakat, moderasi itu jangan dinilai dengan cara berlebihan, moderasi beragama adalah jalan tengah," ungkap Saidi.
Lebih rinci Saidi menjelaskan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan (pemahaman agama yang sangat kaku) maupun ekstrem kiri (pemahaman agama yang sangat liberal) sehingga tidak terjadi disintegrasi bangsa.
Di Aceh Tengah, sebagaimana pengakuan Mian Pasaribu, salah satu tokoh agama masyarakat katolik di takengon yang turut menjadi narasumber, mengaku bahwa kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama di Aceh Tengah sangat terjaga.
Mian yang bermukim di kampung asir-asir itu mengaku berada dilingkungan mayoritas masyarakat muslim, dalam menjalankan ibadah ia merasa tidak ada intimidasi dari lingkungan sekitar, dalam interaksi sosial dengan masyarakat juga sangat terjaga dengan baik.
Sementara itu terkait peran FKUB kabupaten Aceh Tengah dalam menjaga kerukunan umat beragama juga terus berjalan dengan baik, FKUB terus aktif melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah setempat. [Alfansyie]
