Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di 42 lokasi madrasah di Aceh menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana pendidikan, termasuk di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi madrasah yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, H Khairul Azhar SAg MSi saat menyampaikan laporan panitia pada Rapat Evaluasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025 dan Rapat Evaluasi Program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Hotel The Pade, Aceh Besar, Kamis, 12 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Khairul Azhar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya para peserta yang telah mengawal pelaksanaan program PHTC dan SBSN di lingkungan madrasah.
Ia menyebutkan, terdapat 42 lokasi sasaran PHTC yang tersebar di kabupaten/kota di Aceh pada pelaksanaan tahun 2025 dan 2026. Program tersebut menjadi manfaat baru bagi madrasah, terutama bagi sejumlah gedung yang selama puluhan tahun belum mendapatkan rehabilitasi.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi tersebut juga berjalan seiring dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi madrasah yang terdampak bencana hidrometeorologi di 14 kabupaten/kota di Aceh.
“Ini menjadi manfaat baru bagi kita semua. Gedung-gedung madrasah yang sudah puluhan tahun tidak direhabilitasi, hari ini mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih baik. Mungkin ini hikmah dari bencana hidrometeorologi, sehingga kondisi madrasah hari ini bisa lebih baik dan lebih sempurna dari sebelumnya,” ujarnya.
Khairul juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama dan Kakanwil Kemenag Aceh atas perhatian terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana madrasah di Aceh.
Selain PHTC, ia turut menyoroti pelaksanaan program SBSN, khususnya terkait status kepemilikan tanah yang menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan gedung madrasah.
Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 83 persen tanah madrasah yang menjadi perhatian dalam program tersebut teridentifikasi sebagai tanah wakaf.
Ia berharap ke depan terdapat regulasi yang memungkinkan tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat dapat menjadi lokasi pembangunan melalui skema SBSN.
“Tentu secara berproses kita mengharapkan adanya regulasi baru, sehingga tanah wakaf yang sudah bersertifikat dapat dibangun melalui program SBSN,” harapnya.
Khairul berharap evaluasi PHTC dan SBSN menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan pengawalan program, sehingga pembangunan sarana dan prasarana madrasah di Aceh dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.
