Idi (Humas) -- Kasi PD Pontren Faisal,S.Ag merupakan sosok istimewa, energik ramah, dan humoris. Bahkan tidak butuh waktu lama untuk berkomunikasi dengan Pimpinan Dayah, suasana sudah langsung dibuat mencair.
Sambil bercanda dan berbincang hangat bersama para Pimpinan Dayah, Kasi PD Pontren bersama Tgk Zarkasyi Yusuf dan Isnaini ST dari bidang PD Pontren Kanwil kemenag Aceh ini, berkenan duduk dan bincang akrab, Rabu, 6 Juli 2022.
Bincang hangat itu dilaksanakan di Dayah Darussa'adah Gampong Seneubok Aceh Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur bersama Pimpinan Dayah Darussa’adah Idi Cut, Dayah Khairul Huda, Dayah istiqamatuddin Darul Ulum Gaseh Sayang, Dayah Ma’rifatul Ulumi, dan Dayah Darul Aman.
Dalam bincang tersebut, Faisal mengatakan kehadirannya bersama tim kali ini terkait wacana Dayah Darussa’adah dalam menerima program Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) atau pun Pendidikan Diniyah Formal (PDF).
Dalam hal ini Seksi PD Pontren Kemenag Aceh Timur bersama Tim Kanwil Kemenag Aceh melakukan verifikasi awal ke lembaga tersebut guna untuk melihat kesiapan pembenahan adminstrasi, mengingat Dayah Darussa’adah merupakan pilot project penerima program Muadalah untuk Kabupaten Aceh Timur.
Sementara Itu Tim Bimbingan Program Muadalah dari Bidang PD. Pontren Kanwil Kemenag Aceh Tgk. Zarkasyi mengatakan, Satuan Pendidikan MU’adalah adalah program pendidikan resmi yang berada di bawah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementrian Agama RI.
Lebih detail Zarkasyi menjelaskan bahkan setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 Tahun 2014 disamakan dengan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan ‘Aliyah yang berada di bawah Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kementrian Agama.
Jadi, lulusan Satuan Pendidikan Mu’adalah akan mendapatkan ijazah yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan juga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Dalam program Satuan Pendidikan Mu’adalah ini pesantren diberikan kewenangan dan keleluasaan dalam mengatur kurikulum dan sistem pendidikan, serta tidak diikutkan Ujian Nasional (UN).
Pesantren dapat secara mandiri merancang pengembangan kompetensi santrinya dengan tetap mendapat ijazah yang diakui oleh negara.
Lebih lanjut Zarkasyi menjelaskan sedangkan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) ini hakekatnya adalah pesantren yang selama ini mengembangkan pendidikan diniyah kemudian itu diformalkan.
"Dalam artian, bahwa tetap kebebasan masing-masing Pondok Pesantren itu tetap menjadi hak-nya, pola pengajiannya tidak berubah berbeda halnya dengan pondok pesantren terpadu," jelas Zarkasyi yang pernah aktif di Bidang PAI Kanwil.
“Pemerintah menyiapkan kurikulum, pola pengajaran, menyiapkan sejumlah mata pelajaran yang 80 persen itu agama, 20 persen umum yang semuanya itu kita coba standarkan,” pungkasnya dalam acara jelang Idul Adha ini.[irfan/yyy]
