Banda Aceh (Humas)-- Dalam upaya mensosialisasikan SE Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman “Penggunaan Pengeras Suara di masjid dan Mushalla” Ketua Umum Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) Aceh Drs Erman Jaya MAg menjelaskan, bahwa SE tersebut bertujuan agar umat Islam yang selama ini dikenal santun.
Selain itu, pedoman itu untuk selalu menjaga ukhuwah antar sesama, selalu cerdas dalam bertoleransi, selalu membangun harmonisasi dan menjaga kerukunan antar umat.
"Agar semua itu terawat dan terjaga dengan baik, maka dikeluarkanlah SE Nomor 5 tersebut oleh Menteri Agama, inilah sebenarnya substansi dari SE tersebut, tidak, ada maksud lain," ujar Erman Jaya.
Sebutnya, suatu aturan yang akan diberlakukan dalam masyarakat tentu harus di sosialisasikan terlebih dahulu, dengan maksud mempertimbangkan maslahah, memperkecil masalah yang timbul serta membawa ketentraman dalam masyarakat termasuk di Aceh, terutama daerah-daerah yang masyarakatnya heterogen (berdampingan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan/aqidah).
"Pengaturan yang dimaksud adalah lebih kepada konsep memperkecil ketergesekan antar pribadi dalam masyarakat, jika kita lihat secara nasional yang mempunyai bermacam ragam latar belakang keyakinan dan agama yang dianut oleh warga negara, maka masalah penggunaan pengeras suara di masjid dan di mushalla dirasa layak untuk diatur dengan baik, demi kenyamanan bersama," imbuh Ketua APRI lagi.
"Selaku aparatur negara, SE ini mesti dapat disosialisasi dengan baik dan dengan bahasa yang logis, hingga mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat," kata Penghulu KUA Ulee Kareng Banda Aceh ini.
"Artinya tidak ada yang salah memahami maksud hakiki dari SE tersebut, artinya SE tersebut buka melarang azan dikumandangkan, tetapi bagaimana pengaturan pengeras suara tersebut dapat digunakan dengan baik, terutama di daerah yang masyarakatnya hidup berdampingan dengan saudara kita yang berbeda keyakinan, sehingga hidup menjadi maslahah," pungkas Erman.
Tambahnya, "Untuk konteks keaceahan, SE ini sebenarnya tidak substantif untuk dibesar-besarkan atau diperdebatkan, bahkan untuk di seluruh indonesia sekalipun, karena SE ini sifatnya sebagai acuan untuk mengatur volume pengeras suara di masjid dan mushalla apabila dibutuhkan. Apabila pada suatu wilayah tidak dibutuhkan pengaturan volume pengeras suara tersebut, maka SE tersebut tidak mesti dilaksanakan, seperti kita di Aceh misalnya, karena SE itu hanya bersifat himbauan, bukan paksaan."
Selanjutnya atas arahan dari Kasi Kepenghuluan (Kasi Hulu) Kanwil Kemenag Aceh Khairuddin SAg MA, maka PW APRI ACEH akan mengadakan sosialisasi SE nomor 5 tersebut kepada seluruh Pengurus Cabang APRI se Aceh, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 14.00 Wib via zoom meeting, dan kegiatan sosialisasi ini juga di pandu langsung oleh Khairuddin SAg MA.
Harapan terakhir dari kami selaku pengurus APRI Aceh, apabila kita membaca sebuah berita maka bacalah dengan sempurna, jangan hanya membaca judulnya saja, sehingga informasi yang kita terima lengkap dan tidak salah paham.[y]
