Banda Aceh (Inmas)--- Menteri Agama Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi mengungkapkan rasa bahagia dalam lawatannya pertama kali ke Aceh sebagai menteri agama mendapat kesempatan bersilaturahim dengan alim ulama Aceh. Dalam kegiatan yang diinisiasi Kanwil Kemenag Aceh di aula Arafah, Asrama haji Aceh, Banda Aceh, Minggu (17/11)

"Terima kasih jajaran Kanwil Kementerian Agama Aceh yang telah mengundang saya untuk menghadiri pertemuan ini bersama para ulama Aceh dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag. Ini merupakan kali pertama saya menghadiri dan bertemu dengan para ulama Aceh setelah saya dilantik sebagai Menteri Agama oleh bapak Presiden. Tentu ini merupakan kebahagiaan tersendiri karena saya dapat bersilaturahim dengan para tokoh umat dimana saya pernah dilahirkan di negeri Serambi Mekah ini," ujar Fachrul Razi dihadapan ulama Aceh.

Ia menyampaikan terima kasih atas kontribusi ulama dalam membina umat. Menag juga berharap tokoh agama terus mencerahkan umat dan mengkampanyekan moderasi beragama. 

"Tokoh agama diharapkan terus beri pencerahan umat. Yaitu dengan terus mengkampanyekan pemikiran tawasuth,  tawazun dan tasammuh guna mengembangkan moderasi beragama," terang Menag.

"Ulama diharapkan dapat menyampaikan pesan agama sebagai panduan hidup yang menjiwai pembangunan bangsa," lanjutnya.

Hadir dalam pertemuan ini, tidak kurang 20 ulama dari berbagai wilayah Aceh. Di hadapan para Abu dan Tengku, Menag menggulirkan idenya untuk melakukan pembekalan kepada penceramah. 

"Bukan pada ilmu agamanya, tapi soal nasionalisme dan kesatuan bangsa, termasuk kehatian-hatian dalam menyampaikan materi. Tapi ini tidak wajib," tegasnya. 

Menurut Menag, materi ceramah tidak cukup hanya baik, tapi disampaikan sesuai konteksnya. Jika tidak tepat, hal baik tersebut bisa berpotensi memprovokasi umat. "Jangan angkat hal-hal yang bisa memprovokasi umat," ujarnya. 

Disinggung soal sertifikasi dai, Menag tegas mengatakan tidak. Pembekalan ini tidak wajib, hanya bagi yang mau mengikuti. "Tidak ada sertifikasi dai," tegasnya. 

Lantas apakah akan ada sanksi bagi yang memprovokasi, Menag mengatakan akan mengedepankan imbauan. Tapi kalau tidak berubah, apalagi sudah masuk ranah hukum, maka akan diproses secara hukum. []