[Kota Sabang | Nasril]  Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia Prof DR H Muhammadiyah Amin MAg, membahas isu-isu aktual Bidang Urusan Agama Islam (Urais) pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Bidang Urais dan Pembinaan Syariah (Binsyar) Kanwil Kemenag Aceh di Kota Sabang, Selasa malam (2/2).

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Bimas Islam membahas isu utama, meliput kondisi objektif dan langkah strategis dalam menjawab persoalan tersebut.

Di antaranya, isu praktik gratifikasi Kantor Urusan Agama (KUA) dan peningkatan layanan administrasi pernikahan begitu juga dengan isu-isu lainnya. Kemudian ia menjelaskan kondisi objektif, misalnya masih adanya oknum KUA yang melakukan praktik gratifikasi dan masih adanya layanan administrasi pernikahan yang lamban.

Kemudian Sekjen Bimas Islam juga menjelaskan langkah-langkah strategis dengan merumuskan regulasi baru tentang tarif layanan Nikah Rujuk di luar KUA, sosialisasi Zona Integritas dan pelaksanaan Pakta Integritas, pengawasan terintegrasi dengan masyarakat, peningkatan infrastruktur KUA dan pemanfaatan Sistem Informasi.

Hal lainnya, ia juga menjelaskan riwayat penundaan APBN 2016 di lingkungan Bimas Islam Kemenag RI yang mencapai 50%, dia juga mengharapkan kepada peserta rakor jangan menyebarkan isu bahwa dana operasional KUA Rp 1,5 juta, tapi tetap Rp 3 juta. Tapi ditunda dan akan di-RKL-kan. “Mudah-mudahan bisa kembali pada APBN P nantinya,” harapnya dalam acara yang dibuka Kakanwil Kemenag Aceh Drs HM Daud Pakeh, pagi Selasa (2/2) itu.

Kesempatan yang singkat itu digunakan dengan sebaiknya oleh peserta Rakor dari Kasi Bimas dan Penyelenggara Syariah Kab/Kota dengan berdiskusi langsung dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Sekjen Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, bersama Direktur Urais Binsyar Dirjen Bimas DR H Mukhtar Ali MHum, hingga tidak terasa sudah larut malam. Dan diakhiri dengan foto bersama. [y]