Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs H Azhari MSi meminta Gubernur Aceh H Muzakir Manaf untuk melepaskan keberangkatan jemaah haji kloter 1.

Ini di antara harapan yang disampaikan pada Gubernur Mualem (sapaan untuk Muzakir Manaf) saat silaturrahmi dan jamuan makan malam bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji), KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, di Meuligoe Gubernur pada Jumat, 16 Mei 2025.

Pelepasan kloter 1, untuk jemaah asal Banda Aceh yang masuk asrama pagi Sabtu (17/5), dilakukan siang Sabtu juga. Dan jemaah berangkat dini hari Senin (18/5) ke Bandara SIM. Dan pesawat take off pagi harinya. 

Kakanwil dan jajaran menyambut Kepala BP Haji, didampingi Wagub H Fadhlullah SE dan jajaran saat tiba sore Jumat (16/5) di Bandara SIM. 

Acara jamuan makan malam ini turut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait. Bersama Kakanwil, hadir Pemko Banda Aceh, dan Kepala SKPA terkait.

Kunjungan Kepala BP Haji, harap Kakanwil, menjadi momentum awal bagi kerja sama yang lebih erat antara Pemerintah Aceh dan BPH RI dalam mewujudkan pelayanan haji dan umrah yang lebih baik, efisien, dan berpihak kepada masyarakat Aceh. 

Lebih lanjut, dalam jamuan makan malam yang ikut Plt Sekda M Nasir SE MAP dan jajaran, Gubernur menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kepala BPH RI beserta rombongan, seraya menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Aceh dan BPH RI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah asal Aceh.

“Terdapat beberapa hal yang kami harap dapat menjadi perhatian Pemerintah Pusat, di antaranya adalah penambahan kuota haji untuk Aceh, mengingat masa tunggu yang cukup panjang,” terang Mualem yang baru kembali dari Singapura. 

Gubernur juga mengusulkan agar biaya petugas pendamping haji asal Aceh dapat ditanggung melalui APBN, bukan lagi melalui APBA. Selain itu, Pemerintah Aceh berharap agar keberangkatan jemaah umrah asal Aceh dan Sumatera dapat dilakukan langsung dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), yang disebut sudah siap dari segi fasilitas dan pelayanan imigrasi.

“Pemerintah Aceh siap menjadi mitra aktif dalam mendukung peningkatan layanan ini sebagai bagian dari pengabdian untuk umat,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Haji RI, Gus Irfan, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Aceh. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan penambahan kuota haji untuk Aceh, dan berencana menambah sebanyak 500 kuota sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Namun demikian, terkait permintaan pembiayaan petugas haji melalui APBN, Gus Irfan menjelaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangan BPH RI. 

Sementara mengenai usulan penerbangan umrah langsung dari Aceh, ia menyambut positif dan menyatakan akan segera melakukan kajian bersama instansi terkait untuk merealisasikannya.

“Kunjungan kami ke Aceh kali ini sangat istimewa, karena banyak hal yang bisa kami pelajari dari Aceh. Sejak dulu, Aceh telah menunjukkan peran besar dalam penyelenggaraan haji. Bahkan, ulama-ulama Aceh telah memikirkan bagaimana dana haji bisa memberi manfaat kembali bagi masyarakat,” ungkapnya.

Gus Irfan berharap kerja sama antara Pemerintah Aceh dan BPH RI dapat terus berjalan lancar dan saling memperkuat dalam pelayanan kepada jemaah.[]