Balikpapan (Humas)---Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan PelaksanaanRencana Kerja dan Anggaran 2022, Rancangan Kerja dan Anggaran 2023 diBalikpapan, Kalimantan Timur, Senin 31 Januari 2022. Hadir pada rakor ini,Kakanwil Kemenag se-Indonesia.

Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RIFesal Musaad SPd MPd mengatakan dalam mewujudkan visi misi Kementerian,khususnya terkait sarana dan prasarana terdapat dua dimensi yang harus dibangunoleh lembaga.

“Yaitu SDM, menjadi prioritas secara lebih selektif  untuk pengembangan dan upaya memperoleh SDM yangbenar-benar memiliki kualifikasi mumpuni, professional dan berdaya saingglobal,” kata Fesal.

Kedua, sarana prasarana, ini sebagai media penunjangpelayanan Kementerian Agama, antara SDM dan sarpras keduanya harus salingterpenuhi dengan baik, guna melanjutkan pembangunan atau rehabilitasipembangunan yang mulai tidak layak.

Ia menjelaskan setiap tahun harus ada penambahan pembangunanInfrastruktur pelayanan umat semacam penunjang pelaksanaan ibadah haji danumrah, KUA Kecamatan dan madrasah.

“Saat ini kita memperoleh banyak manfaat dari dana bersumberSBSN, yang harus dikelola dengan baik, dan pelayanan seyogyanya makinmeningkat,” jelasnya.

Selain itu, Fesal Musaad mengharapkan supaya programpembangunan ini didukung oleh kelengkapan teknologi pengamanan yang terjamin,di era tranformasi ternologi yang serba digital.

“Dengan demikian keselarasan dalam membangun SDM dan Sarprasakan terlihat hasilnya. Hal ini semua dapat terwujud dengan baik diiringi melaluiperencanaan yang matang, berpedoman pada aturan secara professional,terstruktur dan tersistem,” sebutnya.

Ia juga berharap pimpinan di tingkat provinsi, untukmeningkatkan sinergisitas dengan pemerintah daerah.

“Kita perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang baikdengan pemerintah daerah, menjalin konsolidasi yang inten dan harmonis,mengingat pelaksanaan di lapangan dalam pembangunan tentu banyak tantangannya,seperti ketersediaan lahan, yang miliknya pemerintah daerah. Dan hambatan yanglainnya, pasti akan tertangani bila adanya hubungan yang bagus,” kata Fesal.

Ia menjelaskan terdapat lima aspek pengelolaan Sarpras kantoryang harus menjadi perhatian dalam rangka pembangunan dan pengembangan yangharus diperhatikan meliputi Perencanaan, Pengadaan, Pencatatan (Inventarisir), Penyimpanan-Pendistribusiandan Pemeliharaan/penghapusan.

Kakanwil Dr Iqbal mendukung adanya kegiatan dan pertemuan seperti ini, guna mendapatkan masukan dan informasi terbaru terkait dengan rencana kerja dan anggaran.

http://aceh.kemenag.go.id/file/file/ft1/IMG-20220131-WA0104.jpg