Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs H Azhari MSi dan jajaran hadiri giat Peluncuran Sekber dan Aplikasi Pemantauan Moderasi Beragama (MB), di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024.
Acara tiga hari hingga Sabtu, 5 Oktober 2024, berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Kakanwil Azhari sampaikan akan pentingnya acara yang diikuti para Kakanwil se Indonesia ini.
Bahwa acara ini, ujarnya sebagaimana pesan undangan yang ditandatangani Kepala Balitbang Diklat Kemenag, Prof Dr H Suyitno MAg, dalam rangka akselerasi implementasi pelaksanaan penguatan moderasi beragama, sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden No 58/2023.
Acara Peluncuran Sekretariat Bersama dan Aplikasi Pemantauan Implementasi MB di Kementerian/Lembaga ini, digelar Kemenag melalui Badan Litbang dan Diklat.
Wamenag sampaikan Arahan dan Sambutan Pembukaan Launching, setelah Laporan Peluncuran Sekber dan Aplikasi Pemantauan Implementasi MB oleh Kabalitbang Suyitno.
Dalam sesi pembukaan yang isi dirigen acara Hj Hamidah SE, Kakanwil didampingi antara lain Katim Ortala-KUB H Zulfahmi SAg MH dan ADC Kakanwil H Sanaul Khair SHI MSi.
Hj Hamidah yang juga sering bertindak selaku dirigen acara Kemenag RI, juga dirigen, sebelum berkiprah di Sekretariat Jenderal Kemenag RI, bertugas di Subbag Umum dan Humas Kanwil Kemenag Aceh.
Masuki sesi hari selanjutnya besok, di antaranya disajikan seputar Panduan Penguatan MB di Kementerian/Lembaga; Peran dan Tupoksi Sekretariat Bersama bersama Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid (Tim Ahli/Praktisi Sekretariat Bersama), Deputi Moderasi Beragama Kementerian PMK, dan Dr H Wawan Djunaedi MA (Wakil Ketua Tim Pelaksana Harian Sekretariat Bersama).
Lanjut materi, Pemantauan Iplementasi Strategi Monitoring dan Pelaporan Implementasi MB Perspektif KSP, bersama Prof Dr Rumadi Ahmad (Deputi V Kantor Staf Kepresidenan).
Juga ada materi, Strategi dan Penguatan MB di Kementerian/Lembaga dan Pemda serta Kampus, bersama Hasanuddin Ali (Ketua Bidang Evaluasi, Data dan Capaian Kinerja Sekretariat Bersama); dari Kementerian Dalam Negeri RI; unsur Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Universitas Padjadjaran; Universitas Pattimura.[]