Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Drs H Azahri mengajak para Perencana mampu memonitor dan mengevaluasi setiap perencanaan diiringi umpan balik untuk kebaikan ke depannya.

Hal ini disampaikan Kakanwil Azhari saat membuka dan sampaikan arahan dalam sambutan Kegiatan Bimbingan dan Pengembangan Tenaga Teknis Perencana Tahun 2023 di Lngkungan Kementerian Agama Provinsi Aceh, Selasa malam, 26 Desember 2023.

"Perencana dituntut untuk dapat melakukan pemantauan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah disusun untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator perencanaan pembangunan yang ditargetkan, serta melakukan umpan balik sehingga target yang telah direncanakan dapat dicapai secara menyeluruh dengan menggunakan sumber daya yang tersedia," ajak Azhari dalam pembukaan bimtek tiga hari, di Hotel Pade Jl Soekarno Hatta, Darul Imarah, Aceh Besar. 

Rencana kerja dan anggaran yang disusun para Perencana nantinya, harapnya, harus dapat memberi arti dan manfaat sebesar-besarnya dan lebih dekat kepada masyarakat dan umat.

Hadir membahani peserta Ketua Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Perencana, Dr H Agus Sunaryo MSi, masih satu-satunya Perencana Ahli Utama di Kementerian Agama, serta Dr Vita Santa Kusuma Chrisantina SH MSi. 

"Mudah-mudahan akan lahir Perencana Ahli Utama lainnya dari Provinsi Aceh," harap Kakanwil. 

Maka, harap Azhari, kami minta kepada Perencana yang hadir hari ini untuk dapat aktif pula dalam Pokjanas Perencana, upayakan ada perwakilan Aceh di dalam kepengurusan Pokjanas agar ke depannya mudah-mudahan ada Perencana dari Aceh yang menjadi Ketua Pokjanas Perencana. 

Di depan para narasumber/fasilitator dan peserta se Aceh, Kakanwil jelaskan tusi para Perencana di Kemenag. 

Bahwa Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan pada instansi pemerintah.

"Sedangkan Pejabat Fungsional Perencana atau Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan pada instansi pemerintah," urai Azhari. 

"Kegiatan seperti ini selain sebagai ajang silaturahmi para perencana se-Aceh, kegiatan ini juga mampu dimanfaatkan oleh para Perencana untuk peningkatan kompentensi dengan agenda pembinaan terkait penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dokumen perencanaan lainnya, terutama yang menjadi isu hangat diantara para pejabat fungsional saat ini yakni Policy Paper yang menjadi syarat akan kenaikan jabatan ke tingkat tertentu dan capacity building Perencana," imbuhnya. 

Saat ini sesuai data di Kemenag Aceh, menurut Katim  Perencanaan Data dan Informasi, Willy Furqan SE, jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang ada di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Aceh sebanyak 79 orang, 59 orang berstatus PNS (11 orang di Kanwil,  32 orang di Kabupaten/Kota, 13 orang di PTKIN, 2 orang di BDK, 1 orang di UPT Asrama Haji) dan 20 orang dari P3K (1 orang di Kantor Wilayah, 16 orang di Kabupaten/Kota dan 3 orang di PTKIN). Dan ada 27 orang calon perencana yang sudah lulus uji kompetensi yang belum mendapatkan SK. 

"Dari jumlah belum tersebut dirasa masih kekurangan jika ditinjau dari beban kerja yang harus dipikul dan belum merata di semua satuan Kerja, karena masih ada Satuan Kerja yang belum memiliki Pejabat Fungsional Perencana seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Bener Meriah, dan IAIN Takengon yang belum memiliki Fungsional Perencana," sebutnya. 

"Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Pokjanas Perencana yang selama ini telah melakukan pembinaan dan membantu para Perencana untuk dapat melaksanakan tugasnya dan juga pengembangan karier serta peningkatan kompetensi sehingga dapat melahirkan perencana-perencana yang handal seperti saat ini. Dukungan tersebut semoga dapat berlanjut terutama untuk pemenuhan jumlah kebutuhan Fungsional Perencana sesuai dengan Analisis Beban Kerja (Anjab) pada setiap satuan kerja (Satker)," katanya. 

Lanjut Kakanwil, bahwa pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai (performance apprasial) tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai (performance development). Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan (how to meet expectations). Pentingnya intensitas dialog kinerja pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja pegawai. Kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain.

"Saya berkeyakinan, bahwa semakin baik perencanaan, maka akan semakin optimal pula pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Harus kita akui, bahwa kinerja birokrasi Kementerian Agama secara nasional belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang perlu penyempurnaan, sistem dan prosedur kerja juga belum tertib, profesionalitas dan etos kerja pegawai kita masih rendah, jaminan kesejahteraan juga belum memadai, juga singkronisasi program yang belum optimal, disamping tenaga, sarana dan juga  prasarana juga belum sepenuhnya memadai. Untuk itu perlu ditumbuhkan etika birokrasi serta kesadaran diri seluruh aparatur Kementerian Agama pada seluruh jajaran, dengan kembali menguatkan komitmen dan integritas kita terhadap tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab kita," ajaknya. 

"Kepada seluruh Perencana Kementerian Agama Provinsi Aceh, marilah kita bersatu dan bertekad pada diri kita bahwa kita mampu melakukan itu semua dengan baik. Terus tingkatkan koordinasi yang baik ke semua lembaga pemerintahan khususnya Bappeda yang merupakan leading sector perencanaan pada pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota," harapnya. 

"Walaupun Kementerian Agama adalah instansi yang vertikal namun kita wajib mendukung perencanaan pembangunan di Aceh yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan juga agar para perencana dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipasi yang diambil sehingga ke depan kinerja Kementerian Agama Provinsi Aceh semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya," ungkap Azhari.

Di depan para peserta dari para Perencana di Kanwil, Kemenag Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, BDK Aceh, dan Asrama Haji, Kakanwil menutup dengan sebait pantun:

Pergi Haji dan Umrah ke kota Makkah

Ingin shalat dan zikir berlama-lama

Semoga kegiatan ini membawa berkah

Memberi rahmat untuk kita bersama

Selain materi "Kebijakan Pengembangan Tenaga Teknis Perencana di Kementerian Agama Provinsi Aceh" bersama Kakanwil, Ketua Pokjanas juga sampaikan materi dan fasilitasi sesi "Teknis Penyusunan SKP, e-Kinerja dan Aplikasi DISPAKATI (Penilaian Kinerja integrasi ke AK)".

Narasumber dan fasilitator lain dalam acara di hotel dalam kawasan Lampeunurut ini ialah Dr Vita dalam sesi "Kendala dan Permasalahan Policy Paper yang sesuai Standar Pusbindiklatren Bappenas" dan "Teknis Penulisan Policy Paper Sesuai Standar Pusbindiklatren dan OJS Gema Perencana".[]