Banda Aceh (Humas)---Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Drs H Arijal MSi menyampaikan sejumlah  perkembangan kesiapan haji, baik di tanah air, maupun di Tanah Suci.

Dalam apel pagi Senin (22/3/2021), Kabid PHU ajak jajarannya bisa meneruskan informasi perhajian pada masyarakat, terutama jemaah atau keluarganya.

"Di antara tugas dan fungsi (tupoksi) Kementerian Agama ialah layanan informasi dan layanan bagi jemaah haji, dan umrah," kata Arijal dalam apel di halaman Kanwil.

Di hadapan Kabag TU, para Kabid, para Pembimas dan peserta apel, Kabid PHU sampaikan, bahwa kira-kira dua pekan lagi kita sosong Ramadhan. Ini sama dengan kerinduan kita akan fadhilah Ramadhan akan segera kita temui.

"Kita ingin dapatkan fadhilah Ramadhan. Dekat dengan Ramadhan dekat pula dengan bulan-bulan haji," sambung Arijal.

Bulan haji ialah Syawal, Dzulqa'idah, dan Dzulhijjah.

Meskipun puncak haji itu, Arafah dalam Dzulhijjah, tapi persiapan haji beberapa bulan sebelum itu, sejak jemaah sebelumnya pulang.

"Maret tahun lalu, pemerintah sudah persiapkan diri berangkat jemaah. Karena musibah mendunia, ban sigom dunia, covid-19, maka pemerintah menetapkan tidak memberangkat jemaah, karena pemerintah Arab Saudi tidak membuka pintu untuk kedatangan jemaah dari luar," rincinya.

"Hari ini, satu tahun lalu, covid-19 meradang, semua kita mengalami perubahan baik pola ibadah, sosial, ekonomi, maupun juga perubahan dalam pola kerja dan hubungan pertetanggaan," imbuhnya.

"Masyarakat sudah rindu dengan ibadah normal. Juga kerinduan kita akan kenormalan haji 2021 M/1442 H. Namun kita menunggu keputusan otoritas kerajaan Saudi Arabia," kata Arijal, yang pernah diamanahkan sebagai Kakankemenag Aceh Barat Daya dan Kakankemenag Aceh Timur.

Sebutnya, bahwa baru-baru ini, Saudi baru saja mengganti Kementerian Haji dan Umrah. Kini urusan haji dan umrah di tangan seorang pelaksana tugas di Saudi.

"Pun demikian  otoritas haji tetap di tangan Raja. Maka kita Pemerintah RI pun, menanti kabar kepastian haji dari Kerajaan Saudi. Sebab sepenuhnya kepastian pengiriman jemaah itu keputusannya Pemerintah Saudi," ujarnya.

Lanjut Arijal, dalam negari, institusi lintas terkait perhajian, misalnya Kemenag, Kemenkes, Kemenlu, Kemenkum HAM, Kemenhub, dan lainnya, terus jajaki kemitraan. Juga dengan elemen di DPR.

"Berapa persen pun diizinkan jemaah kita yang akan berangkat, pemerintah terus persiapkan haji," katanya.

"Harapan kita, mudah-mudahan jika jemaah Aceh saat berangkat, bisa tetap melalui Embarkasi Haji Aceh (BTJ)," harapnya.

Beberapa bulan lalu, Saudi telah pernah mengizinkan umrah, termasuk dari nusantara. Itupun cuma bagi jemaah berusia 18-50 tahun. Lalu, karena faktor pandemi, dari beberapa negara, termasuk dari Indonesia, pengiriman jemaah pun dihentikan.

Sambungnya, untuk musim haji ini, jemaah yang diperkirakan berangkat, semua harus sudah divaksin covid-19. Vaksinasi tahap pertama berlangsung,1-31 Maret. Dan tahap kedua berlangsung 15 hari setelah tahap pertama.

"Perkembangan haji masa kini, setiap jemaah pergunakan aplikasi dan perangkat android/IT. Ke depan, harapannya jemaah haji itu mandiri. Mandiri dalam kesehatan, penggunaan IT, dan ibadah," pungkasnya.[yyy]